Minimnya dialog di antara dua budaya, budaya sains-teknologi dengan budaya ilmu kemanusiaan, memunculkan permasalahan keamanan di zaman digital ini, demikian pengamatan Presiden Estonia Toomas Hendrik Ilves. Istilah yang dirujuk negarawan Estonia yang sejak 2017 menjadi guest scholar bidang keamanan internasional di Universitas Stanford ini ialah sebuah kuliah 60 tahun silam oleh CP Snow berjudul ”The Two Cultures” atau ”Dua Budaya”.
Pada 7 Mei 1959, kimiawan-cum-novelis CP Snow mengungkapkan isu ketakharmonisan hubungan antara masyarakat sains-teknologi, pada satu pihak, dan masyarakat ilmu kemanusiaan pada pihak lainnya. Dua masyarakat serta budayanya seperti terpisah, saling tak memedulikan, bahkan menganggap pihak lain tak pernah ada. Keadaan merugikan ini telah menghambat upaya penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi dunia.
Dapat dipahami bahwa kuliah ”Dua Budaya” itu lalu menjadi kontroversi serta memicu berbagai tanggapan. Di tradisi Inggris saat itu, seseorang baru dianggap intelektual atau cendekiawan jika hafal karya-karya besar sastra dan menguasai ilmu kemanusiaan. Makanya, di Inggris saat itu ukuran seseorang terdidik ialah sebaik apa penguasaan yang bersangkutan atas karya-karya Shakespeare.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan demikian, masuk akal jika Snow berargumen serta mempertanyakan bagaimana kebalikannya, yakni apakah kelompok sastra juga dituntut mampu menjelaskan Hukum Termodinamika Kedua, misalnya? Padahal, bukankah membaca buku tentang Hukum Termodinamika Kedua itu setara (intelektualitasnya) dengan membaca buku Shakespeare?
Lebih jauh, menurut dia, bukankah mampu menjelaskan makna massa dan percepatan setara dengan melek aksara? Tahun 1963, Snow meninjau kembali pemikiran empat tahun sebelumnya itu. Di situ, ia mengajak membenahi pendidikan agar sikap ”tak peduli” yang tumbuh pada generasinya tak menjalar ke generasi selanjutnya. Lalu, bagaimana keadaan di dunia terdigitalkan ini? Dalam pidatonya saat membuka Munich Security Conference pada 31 Januari 2014, Presiden Ilves berbicara tentang keamanan siber.
Presiden Estonia periode 2006-2016 itu mengilustrasikan bagaimana para computer geeks (pencandu komputer) berlomba menciptakan cara akurat untuk tracking atau mengenali-menelusuri-mengamati orang. Mereka menciptakan ini hanya karena itu dapat diwujudkannya dan cool atau keren.
Para geeks ini, menurut Ilves, tak merasa unsur privasi sebagai nilai kemanusiaan yang utama. Kemajuan teknologi bagi mereka bisa jadi dianggap lebih utama daripada penegakan nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, katanya, ilmuwan kemanusiaan tak memahami teknologi yang mendasari dunia digital ini.
Situasi ini merupakan ilustrasi atas senjangnya dialog antara budaya sains-teknologi dan budaya ilmu kemanusiaan. Di Tanah Air, yang serupa dengan kasus di atas ialah diciptakannya aplikasi Smart Pakem untuk warga melaporkan ”aliran sesat” melalui ponsel cerdas yang digagas November 2018.
Budaya ketiga
Dalam menanggapi pemikiran Snow itu, terbit dua buku penting. Pertama, The Third Culture: Beyond The Scientific Revolution, berisi tulisan sejumlah tokoh ilmu pengetahuan. Buku yang disunting John Brockman pada tahun 1995 itu menawarkan ”Budaya Ketiga” guna menjawab perseteruan dua budaya tadi.
Buku ini mengetengahkan argumen bahwa sudah banyak ilmuwan pengetahuan alam dan teknologi yang piawai menulis untuk publik, berbeda dengan masa Snow. Ini respons atas swakritik Snow terdahulu bahwa masyarakat sains-teknologi tak dikenal publik karena pemikirannya tak dapat diakses masyarakat awam. Mereka jarang yang menulis dan mampu berbahasa awam bagi publik kala itu.
Buku kedua berjudul Consilience: The Unity of Knowledge. Buku ambisius ini ditulis ilmuwan hayati, Edward O Wilson, tahun 1998. Berbeda dengan sudut pandang di buku ”Budaya Ketiga” sebelumnya, buku ini memprakirakan akan melebur serta dapat bersatunya pengetahuan di masa depan. Ilmu kemanusiaan melalui ilmu sosial sampai ilmu alam akan melumer dan dapat dibersatukan.
Satu atau dua keilmuan, menurut dia, akan larut dengan keilmuan lain karena beberapa menjadi sekadar proses hayati. Argumennya: otak dibentuk oleh gen, kesadaran dibentuk oleh otak, sedangkan budaya dibentuk oleh kesadaran.
Dalam ”Budaya Ketiga”, entah saat para ilmuwan pengetahuan alam serta teknologi piawai menulis untuk publik ataupun saat pengetahuan berkolaborasi, dibutuhkan sebuah sudut pandang baru dalam berpengetahuan ilmiah. Kecakapan interdisciplinary literacy atau kemelekan antardisiplin akan menjadi sebuah tuntutan mutlak dalam hidup. Ini alasannya hari ini sedang digagas dan dilakukan studi keantardisiplinan serta kelintasdisiplinan.
Misalnya, perguruan tinggi peringkat pertama di India, Indian Institute of Science, bereksperimen membangun The Centre for Contemporary Studies yang bertujuan memicu interaksi di antara dua budaya tersebut. Pusat ini mengundang secara terencana dan rutin para praktisi terbaik dalam berbagai bidang, seperti rekayasa, filsafat, ekologi, perfilman, dan sastra, untuk membagikan dan menjelaskan proses produksi pengetahuan di bidangnya.
Pendidikan
Di dunia pendidikan saat ini, kemungkinan masih ada kebijakan yang merupakan remah-remah sisa pertempuran dua budaya itu. Salah satu contoh kasatmata dalam sistem pendidikan RI ialah penjurusan IPA-IPS di SMA. Praktik penjurusan usang ini seperti terukir dalam prasasti, tak boleh diganggu gugat.
Praktik ini ilustrasi gamblang cara pandang kuno atas segregasi ilmu pengetahuan. Ini bertolak belakang dengan kehidupan hari ini serta permasalahannya yang membutuhkan kolaborasi antardisiplin.
Di pendidikan tinggi, keserumpunan keilmuan juga layak dicoba untuk ”diacak-acak” guna melumerkan tembok beton pengelompokan ilmu pengetahuan agar mampu mengantisipasi zaman. Ilmu hayat perlu berdialog dengan ilmu komputer; ilmu sejarah perlu berdialog dengan studi energi terbarukan; Seni rupa perlu berdialog dengan sains data. Racikan progresif keilmuan diharapkan berbenih inovasi baru yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan.
Sebagai satu catatan tepi, pada survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2015, Estonia membuktikan bagaimana dari negara termiskin di Eropa dan baru lepas dari Uni Soviet tahun 1991 melompat menjadi negara dengan capaian pendidikan tertinggi di Eropa. Bahkan, negara asal Skype ini menyalip Finlandia, yang sebelumnya sejak tahun 2000 selalu di peringkat teratas. Kebetulan kepemimpinan sekaligus kebijakan publik di Estonia memahami dialog dua budaya tadi.
Tampaknya publik di negara paling terdigital ini sudah mengerti dan meyakini budaya sains-teknologi perlu bertumbuh berkelindan dengan budaya ilmu kemanusiaan. Termasuk pula inovasi pendidikan yang berdasarkan nilai kemanusiaan, tetapi juga memanfaatkan kemajuan teknologi.
Dengan perpolitikan dan kebangsaan yang terdigitalisasi, dua budaya tadi memang diperlukan berkelindan. Media sosial digital telah terbukti memegang peran penting dalam perpolitikan negara-negara demokratis. Dan, masalahnya, melalui media digital ini pula demokrasi sekarang terancam.
Para peretas dari tempat jauh menyerang melalui penyebaran berita palsu. Misalnya, dalam proses pemungutan suara beberapa tahun silam, secara gencar rentetan berita palsu dibombardir sekaligus diarahkan khusus kepada calon presiden Hillary Clinton di Amerika Serikat dan capres Emmanuel Macron di Perancis. Sementara setiap lawan mereka tidak disentuh.
Ironisnya, serangan yang berdasarkan lintas-keilmuan, yakni ilmu sosial, politik, statistika, sekaligus teknologi informasi, lebih mengancam negara-negara yang demokratis merdeka, bukan yang otoriter. Bahkan, pada penentuan pendapat Brexit di Inggris terbukti dipengaruhi propaganda anti-liyan, misalnya berita ancaman palsu akan adanya banjir imigran. Ini semua diproduksi dan disemprotkan melalui media sosial.
Pada akhir kuartal pertama abad ke-21 ini, perang konvensional yang mahal, berdarah, dan tak ”manusiawi” sudah tak ekonomis lagi. Yang tadinya duduk di ruang kendali tank yang sempit, sekarang para ”serdadu” duduk di sofa empuk warung kopi, ditemani senandung jazz dengan bebauan harum kayu manis, mengarang kreatif berita imajinatif, dan kemudian menyebarkannya.
Cukup dengan serangan siber secara soft atau lunak seperti tadi, para peretas dari satu negara dapat memengaruhi pemilihan pemimpin negara lain serta menggiring kebijakan negara lain agar menguntungkan kepentingannya.
Dengan dunia seperti ini, pendidikan dituntut untuk mau meninjau kembali hakikat dasarnya dalam menyokong setiap insan guna bertumbuh menjadi warga kedap propaganda serta berwawasan lengkap. Kedua budaya memang diharapkan berkelindan, bukan dipertentangkan.
Iwan Pranoto Pengajar Matematika di ITB
Sumber: Kompas, 17 Juni 2019
