Dokumen Pembangunan Rendah Karbon yang akan menjadi dasar penyusunan Rencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 disambut baik. Ini akan menjadi alat bagi sektor untuk serius mengerjakan penurunan emisi dalam rangka pencapaian kontribusi nasional diniatkan atau NDC.
Namun pelaksanaan dokumen agar implementatif serta tantangan birokrasi dan komitmen penganggaran agar juga disiapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Konsistensi pelaksanaannya pada konteks berbagai investasi yang boros karbon pun harus dihentikan sejak dini, semisal perburuan pencarian dana untuk pembangunan PLTU berbahan bakar batubara.
KOMPAS/BRIGITTA ISWORO LAKSMI–Penyerahan buku laporan Pembangunan Rendah Karbon dari Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro kepada Boediono (paling kiri) dan Mari Elka Pangestu (paling kanan) dalam acara peluncuran
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dokumen Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ini akan membantu sekali bagi kami untuk menagih kementerian/lembaga lain dalam pencapaian NDC,” kata Wahyu Marjaka, Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (28/3/2019), ketika Kompas dihubungi di Bandung.
Ia mengatakan, pada masa mendatang sektor energi, transportasi, dan industri bisa menjadi target tumpuan dalam penurunan emisi. Hal ini membutuhkan sentuhan teknologi beserta permodalannya untuk konservasi energi maupun berpindah dari energi fosil ke energi terbarukan.
Dalam target penurunan emisi 29 – 41 persen yang dijanjikan Indonesia dalam Kesepakatan Paris, saat ini sebanyak 11 persen diharapkan dari sektor energi serta 18 persen dari sektor lahan dan hutan.
KOMPAS/AGUS SUSANTO–Listrik mulai menyala menjelang malam di metropolitan Jakarta, Kamis (28/2/2019). Indonesia masih sangat bergantung pada energi primer jenis batubara. Padahal, potensi energi terbarukan sangat beragam dan melimpah, seperti tenaga surya, bayu, panas bumi, dan hidro. Dalam sistem pembangkit listrik, porsi batubara sebagai sumber primer pembangkit masih terbesar, mencapai 60,5 persen (2018). Sementara porsi gas 22,1 persen, energi terbarukan 12,4 persen, dan bahan bakar minyak 5 persen. Khusus bahan bakar minyak terjadi penurunan signifikan sejak 2014, yang porsinya sebesar 11,8 persen.
Di sisi lain, lanjutnya, dokumen Pembangunan Rendah Karbon tersebut menjadi modalitas bagi sektor untuk menunjukkan keseriusan Indonesia terkait penurunan emisi. Hal itu bisa ditawarkan kepada donor atau pun lembaga finansial untuk memberikan dukungan lebih bagi upaya-upaya pemerintah maupun swasta dan masyarakat untuk berkontribusi pada penurunan emisi, semisal di bidang energi terbarukan.
Tantangan berat
Pendapat senada diungkapkan Mahawan Karuniasa, Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network). Namun, ia memberi catatan, Bappenas memiliki tantangan berat untuk mengomunikasikan dan mengawal penerjemahan dokumen ini pada RPJMN 2020-2024 ke rencana strategis kementerian serta penganggaran dalam APBN dan APBD yang membutuhkan proses politik.
Dengan berbagai pilihan simulasi Pembangunan Rendah Karbon, Bappenas bisa bernegosiasi dengan kementerian/lembaga terkait implementasinya. Semisal bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, “Kementerian ESDM yang tahu apakah ini rasional atau tidak serta cara mencapainya seperti apa,” kata dia.
Mahawan mengungkapkan, sektor energi memiliki pekerjaan rumah terberat dalam penurunan emisi (bandingkan sektor kehutanan yang hanya berkontribusi 0,6 persen pada PDRB nasional). Sedangkan energi menopang pemenuhan listrik yang menghidupkan industri, transportasi, serta sendi perekonomian lain. Karena itu, tantangan penerjemahan peralihan energi fosil yang hingga 2025 masih menjadi tumpuan Indonesia, kepada energi terbarukan membutuhkan strategi dan transfer teknologi yang tepat.
Secara terpisah Mardan Pius Ginting, Koordinator Perkumpulan AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat) mempertanyakan implementasi Pembangunan rendah Karbon tersebut. Ia menyoroti ketidakkonsistenan antara komitmen serta dokumen yang disusun dengan implementasi di lapangan.
Salah satunya, kata dia, pemerintah sedang mempersiapkan agenda investasi untuk pertemuan Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative) yang akan berlangsung pada akhir April 2019 di Beijing, China. Belt Road Initiative yang merupakan kebijakan luar negeri Presiden Xi Jinping untuk memperkuat hubungan China dengan Asia Tenggara, Eropa, dan Afrika, melalui jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, pembangkit listrik, dan proyek infrastruktur lainnya ini oleh Indonesia dimasukkan 4 proyek (dari total 28 proyek) PLTU yang ditawarkan untuk investasi, yakni PLTU Ekspansi Celukan Bawang (2 x 350 MW), PLTU Mulut Tambang Kalseteng 3 ( 2 x 100 MW), dan PLTU 1000 MW di Kalimantan Utara, PLTU Kalselteng 4 (2 x 100 MW).
Unit pembangkit batubara berusia 20 hingga 30 tahun ini akan mengunci ruang investasi pengembangan energi terbarukan dalam waktu lama. Karena itu, Mardan mendesak Pemerintah Indonesia tidak memasukkan proyek pembangunan PLTU berbahan bakar batubara dalam Belt Road Initiative.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah mengoptimalkan lembaga pendanaan dibawah kendalinya untuk membiayai Pembangunan Rendah Karbon. Diantaranya adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero yang telah mendapatkan akreditasi akses dana ke lembaga Green Climate Fund (GCF) sebesar 50 juta dollar AS.
“Agar tidak kontradiktif dengan mandat pembiayaan mitigasi iklim ini, maka seharusnya fokus kembangkan pendanaan di sektor rendah dan zero karbon,” ucap Mardan. Pemerintah sebagai pemegang saham 100 persen atas PT SMI memiliki kontrol penuh agar tak masuk ke dalam pendanaan PLTU, yang saat ini jadi hambatan utama mencapai target pengurangan emisi di sektor energi.–ICHWAN SUSANTO
Editor YOVITA ARIKA
Sumber: Kompas, 2 April 2019
