Sebagai negeri bahari, potensi Indonesia tidak perlu diragukan lagi sebagai produsen perikanan dunia. Di tengah stok perikanan yang terus membaik dan posisi strategis sebagai tempat pemijahan tuna dunia, Indonesia belum memanfaatkan potensi dan memaksimalkan kiprah dalam perikanan dunia.
Demikian salah satu isu yang mengemuka dalam diskusi panel yang digelar harian Kompas bersama Oxfam, Senin (25/9), di Kantor Redaksi Kompas di Jakarta. Diskusi bertajuk ”Menelisik Ketimpangan dalam Rantai Nilai Pangan Laut” ini menghadirkan narasumber Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar, Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB)—yang kini menjabat Rektor IPB periode 2017-2022—Arif Satria, Sekjen Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia Masnuah, Guru Besar Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Etty Riani, dan Ketua Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana.
Kontribusi perikanan pada sumber protein dunia mencapai 30 persen. Dari data Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian (FAO) 2016, produksi perikanan tangkap Indonesia nomor dua setelah China. Produksi Indonesia pada 2014 sebesar 6.016.525 ton, naik 7 persen dari 2013 (5.624.594 ton). Hasil perikanan tangkap China tahun 2014 tercatat 14.811.390 ton, naik 6 persen dari 2013.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Zulficar, struktur produksi perikanan tangkap Indonesia didominasi kapal-kapal kecil. Dari total 613.000 kapal, 89 persen berupa kapal nelayan di bawah 10 gros ton (GT). Ironisnya, selama puluhan tahun perairan teritorial Indonesia dikuasai kapal-kapal eks asing dan kapal asing berukuran besar, yang mencapai jumlah 7.000-10.000 unit.
Penertiban oleh pemerintah yang melarang kapal-kapal asing beroperasi menuai hasil. Batas penangkapan ikan secara lestari (MSY) setiap tahun terus naik. Tahun 2012 sebanyak 6,5 juta, 2013 sejumlah 7,3 juta ton, 2015 sebanyak 9,931 juta ton, lalu 2016 sejumlah 12,541 juta ton.
Tertinggal
Menurut Arif Satria, meski di peringkat dua produsen perikanan tangkap dunia, nilai ekspor Indonesia tidak masuk 10 besar. Vietnam dengan volume produksi 30 persen dari Indonesia menduduki tiga besar eksportir. Nilai ekspor Indonesia 4,6 miliar dollar AS.
Tahun 2000, nilai ekspor Vietnam 900 juta dollar AS dan Indonesia 1,3 miliar dollar AS. ”Dalam 17 tahun Vietnam melesat ke tiga besar dunia. Dahsyat sekali ekspansinya walau sebagian besar investasi berasal dari China,” kata Arif.
Selain lemahnya ekspor, konsumsi ikan di dalam negeri pun belum maksimal. Rata-rata konsumsi 40 kg per kapita per tahun. Konsumsi per kapita Jepang menembus 110 kilogram per tahun. ”Dengan ekspor dan tingkat konsumsi ikan relatif rendah, tata kelola perikanan perlu dibenahi,” ujarnya.
Tantangan muncul di tengah kondisi penangkapan ikan dunia yang berlebih (overfishing). Laut lepas dikapling-kapling dan diatur oleh organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO), instrumen FAO untuk mengatur dan mengendalikan perikanan dunia. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di laut lepas, negara-negara anggota RFMO diberi kuota tangkapan. Indonesia menjadi anggota tiga organisasi internasional di bawah RFMO, yaitu Komisi Tuna Samudra Hindia (IOTC), Komisi Perikanan Pasifik Tengah dan Barat (WCPFC), dan Komisi Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan (CCSBT).
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik adalah yang paling subur. Stok ikan di Samudra Hindia tahun 2013 sebanyak 12,293 juta ton. Di Samudra Pasifik 48,281 juta ton.
Namun, kiprah Indonesia di laut lepas minim. Hanya 276 kapal terdaftar di RFMO, 102 kapal di laut lepas, dan 174 kapal di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Akibatnya, Indonesia gagal memenuhi kuota.
Per 1 September 2017, hasil tangkapan tuna sirip biru 288 ton (kuota 750 ton), turun dibanding sebelumnya. Menurut Zulficar, merosotnya jumlah tangkapan karena kapal rawai tuna (longline) berkurang nyaris 50 persen, dari 577 tinggal 276 kapal. Itu juga karena pelarangan alih muatan kapal (transshipment), sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014. Akibatnya, kapal-kapal anggota asosiasi tuna longline (ATLI) sulit beroperasi karena tak ada kapal pengangkut ikan. Dispensasi melalui surat keputusan direktur jenderal perikanan tangkap tak berlaku karena ada peraturan menteri yang lebih tinggi.
Sementara surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan soal penundaan larangan cantrang tidak berjalan. Pengunduran masa transisi sampai akhir 2017 tidak efektif karena aparat mengacu pada Peraturan Menteri Perikanan No 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Nelayan yang melanggar terancam ditangkap. ”Sekalipun ada niat baik pemerintah, selama instrumen hukum tidak memadai akan ada persoalan,” kata Arif.
Peluang
Di tengah penurunan hasil tangkapan tuna sirip biru, kuota untuk penangkapan tuna Indonesia di zona CCSBT meningkat. Tahun 2018-2020, kuota penangkapan tuna naik dari 899,35 ton jadi 1.023 ton per tahun. Meski meningkat, angka itu jauh di bawah angka kuota negara-negara anggota CCSBT.
Total kuota penangkapan tuna untuk semua negara anggota CCSBT tahun 2015-2017 sebesar 14.647 ton, tahun 2018-2020 naik menjadi 17.647 ton. Kuota tertinggi didapat Australia dan Jepang.
Menurut Arif, pembenahan tata kelola perikanan adalah kunci agar Indonesia berdaya saing. Kuota perikanan yang ditetapkan organisasi perikanan internasional cenderung tidak adil. Negara-negara yang tidak memiliki akses langsung ke Samudra Hindia dan Pasifik justru mendapat kuota besar.
”Padahal, daerah pemijahan tuna sirip biru ada di selatan Jawa dan Bali. Seharusnya Indonesia mengklaim sebagai daerah pemijahan tuna agar mendapat kuota lebih besar,” katanya. Untuk IOTC, Perancis yang tidak punya akses ke Samudra Hindia diberi kuota besar.
Di Samudra Pasifik, kuota tangkapan tuna mata besar (big eye) ditetapkan WCPFC. Kuota Indonesia cenderung stagnan, yakni 5.889 ton. Kuota itu jauh di bawah Jepang, 16.860 ton, dan Korea, 12.869 ton. Ironisnya, tidak ada satu pun kapal rawai tuna Indonesia di sana.
Untuk bisa memenuhi kuota, jumlah kapal di laut lepas perlu diperbanyak melalui kemudahan dan insentif yang mendorong investasi. Dibutuhkan penambahan kapal rawai tuna di WCPFC dengan kapasitas tangkapan 15.704 GT atau setara 157 kapal ukuran 100 GT. Di IOTC, dibutuhkan tambahan kapal berkapasitas 13.565 GT atau setara 135 kapal ukuran 100 GT.
”Kita masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan jumlah tangkapan ikan di Samudra Hindia dan Pasifik karena hasil moratorium telah mendorong stok ikan semakin banyak,” kata Arif. (LKT/AIK/ISW/SON)
Sumber: kompas, 29 Desember 2017
