”Jika pemerintah Anda menutup internet, tiba waktunya untuk menutup (mengakhiri) pemerintahan tersebut” (slogan mutakhir di internet. The Economist, 12/2).
Digunakannya teknologi digital atau teknologi-informasi-komunikasi (TIK) dalam kegiatan politik sebenarnya bukan cerita baru. Reformasi di Indonesia pada 1998 sudah menyaksikan penggunaan internet, yang baru beberapa tahun populer di negeri ini, juga layanan singkat melalui telepon seluler (SMS), yang juga baru marak sekitar tiga tahun, digunakan luas dari Gedung MPR/DPR saat itu, baik oleh mahasiswa, wartawan, maupun oleh aktivis politik.
Setelah itu, dunia juga menyaksikan aksi people’s power kedua pada 2001 di Filipina untuk menggulingkan pemimpin yang diduga korup saat itu. Berikutnya, cerita tentang penggunaan TIK untuk pembangkangan politik juga muncul di sekitar aktivis politik China. Hari-hari ini, tak lama setelah Presiden Mesir Hosni Mubarak yang sudah berkuasa selama 30 tahun terguling, wacana TIK dalam revolusi politik masih terus hangat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari berbagai penuturan koresponden kantor berita dan surat kabar yang bertugas di Mesir, dan juga di Tunisia, banyak terungkap berbagai aspek dalam aksi yang secara mendalam akan mengubah jagat politik di Timur Tengah ini.
Kita angkat kembali soal ini karena dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, penggunaan TIK hari-hari ini telah mengalami perubahan besar, khususnya dalam lingkup dan kecepatan. Kalau politisi yang mau maju dalam kontes politik lalu membuat website internet, sekarang ini sudah tergolong standar.
Tukar info dan galang aksi
Membaca analisis David D Kirkpatrick dan David E Sanger di The New York Times (13/2) kita dapat mengikuti luasnya aliran tukar-menukar info di kalangan para aktivis prodemokrasi di Tunisia dan Mesir. Saat demonstran Mesir menghadapi petugas keamanan pro-Mubarak, mereka teringat nasihat yang diberikan oleh rekan mereka, pendemo di Tunisia. Mereka harus menaruh jeruk, cuka, atau bawang merah di bawah scarf untuk menangkal gas air mata. Mereka juga diingatkan agar membawa soda dan susu untuk keperluan tersebut. Informasi itu sendiri dipertukarkan melalui Facebook.
Pemuda-pemuda Tunisia dan Mesir curah pendapat menggunakan teknologi guna menghindari aksi mata-mata pemerintah. Mereka juga saling tukar info bagaimana bertahan terhadap peluru karet atau memasang barikade.
TIK, yang banyak di antaranya berasal dari Lembah Silikon, juga diakui peranannya sebagai wahana untuk mengomunikasikan gerakan—dalam arti juga untuk memasarkan ide revolusi.
Memasarkan ide secara online semakin berarti ketika aktivis (yang menurut perannya harus terjun di depan umum) banyak yang lalu ditahan. Aktivis yang bebas kemudian banyak yang beralih ke internet serta terus menyebarkan ide dan melakukan penggalangan melalui blog. Cara ini kemudian juga memberikan ketahanan bagi pergerakan. Ahmad Maher, misalnya, yang dikenal sebagai tokoh gerakan, membangun grup di Facebook dan menggunakannya sebagai simpul gerakan.
Selain untuk sosialisasi ide, TIK juga dimanfaatkan untuk penggalangan dana, misalnya di Mesir untuk pembelian selimut dan tenda bagi aktivis yang ingin bertahan di Alun-alun Tahrir, aplikasi serupa dengan yang digunakan Tim Sukses Barack Obama saat pemilihan umum presiden.
Mengapa Revolusi Mesir banyak ditopang oleh orang muda? Selain pemuda secara fitrah masih memiliki fisik dan semangat perjuangan kuat, pemuda masa kini juga lebih terekspos dengan TIK. Masuknya Wael Ghonim (31), yang merupakan eksekutif Google, ke dalam pergerakan Mesir menjadi aset tersendiri.
Reaksi otoritas
Dengan menyadari bahwa orang muda semakin punya kapasitas dan cakap menggunakan TIK, dan sementara itu kondisi sosial politik acap kali dilanda ketidakstabilan, wajar apabila mimpi buruk seperti Tunisia dan Mesir menghinggapi banyak rezim di dunia. Apabila di sini sempat muncul wacana untuk melarang TIK, seperti BlackBerry atau Twitter, karena potensial melahirkan ancaman terhadap negara, ini pun merupakan ekstensi permasalahan yang ditimbulkan oleh makin cairnya penguasaan TIK di kalangan masyarakat. Tidak terbatas pada kalangan muda yang prodemokrasi atau propemerintahan bersih di dalam negeri, tetapi juga oleh kalangan lain yang punya agenda selain itu di dalam atau di luar negeri. Wacana perang asimetri, yang antara lain diwujudkan dengan pemanfaatan TIK, diperkirakan juga ikut membentuk persepsi pemerintah mengenai potensi pemanfaatan TIK.
Dalam kaitan ini, tak kurang di Amerika Serikat pun sempat muncul wacana untuk menutup layanan internet. Senator AS mengusulkan rencana undang-undang pemberian kekuasaan darurat kepada presiden untuk menutup sebagian internet sebagai pertahanan terhadap serangan cyber. Namun, di Mesir pada 28 Januari lalu, internet ditutup karena diketahui merupakan pilar fundamental perjuangan demokratisasi. Menyusul aksi Pemerintah Mesir di atas, otoritas internet di sejumlah negara, seperti Jerman, Austria, dan Australia, menegaskan, pemerintah negara-negara tersebut tidak akan menginginkan adanya kekuasaan semacam itu (menutup internet) (The Economist, 12/2).
Seperti terbukti di Mesir, ditutupnya layanan internet dan seluler tetap tak sanggup menahan kuatnya tekanan aksi prodemokrasi. Tampaknya TIK telah ditakdirkan menjadi pilar kokoh penegakan politik terbuka dan demokratis. Dalam kaitan ini, rakyat—di mana pun berada—diingatkan bahwa akses internet kini semakin diterima sebagai bagian dari hak asasi manusia. [OLEH NINOK LEKSONO]
Sumber: Kompas, 16 Februari 2011
