Gunung lumpur (mud volcano) adalah ekspresi permukaan tanah (dan bawah laut) dari munculnya endapan lumpur tekanan tinggi dari bawah permukaan bumi.
Selama ini munculnya fenomena tersebut dikaitkan dengan penyebab alamiah geologi. Tak aneh jika khazanah literatur geologi dunia jarang mendokumentasikan kasus munculnya gunung lumpur akibat kegiatan manusia.
Munculnya gunung lumpur Lapindo pertama kali terjadi pada 29 Mei 2006 di sekitar lokasi pengeboran sumur Banjar Panji-1, yang pada waktu itu sedang mengalami masalah loss dan kick disusul underground blowout (semburan liar bawah permukaan). Alhasil, mengaitkan aktivitas pengeboran sebagai pemicu munculnya gunung lumpur menjadi sangat logis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada 2 Juni 2006, koran daerah terbitan Surabaya mewawancarai saya. Kala itu saya mengatakan fenomena awal disebabkan adanya semburan liar bawah permukaan. Para ahli geologi PT Lapindo Brantas yang sempat kontak-kontakan dengan saya ketika itu juga berpendapat sama.
Pada forum ilmiah, pendapat tersebut diformalkan pertama kali dalam bentuk publikasi oleh Richard Davies dan kawan-kawan yang menuliskannya dalam jurnal bergengsi GSA Today pada 2007.
Seiring dengan waktu, para ahli geologi Lapindo mulai mengubah pandangannya. Mereka memfasilitasi ahli geologi terkemuka dari BP Migas, Norwegia, dan Jepang untuk melakukan penelitian di lokasi semburan. Setelah itu, keluarlah beberapa publikasi tandingan yang menyebutkan bahwa gempa, kematangan tektonik, dan–secara spesifik–gerak patahan mendatar yang menekan di daerah Porong yang menyebabkan munculnya gunung lumpur.
Seiring dengan waktu juga, sampai sekarang saya masih berpendapat proses pengeboran di BJP-1 merupakan pemicu munculnya gunung lumpur Lapindo. Hal ini sejalan dengan argumen-argumen Richard Davies dkk, dan pengamatan yang saya lakukan pada real time drilling charts kepolisian.
Mematikan semburan
Usaha teknis mematikan semburan lumpur Lapindo tidak bisa dipisahkan dari penanganan masalah sosialnya. Keduanya harus menjadi satu paket. Jika masalah sosial, seperti pembayaran ganti rugi, yang selama ini terkatung-katung tidak diberesi, dijamin segala usaha penanganan secara teknis bakal terhambat.
Maka, dalam mengatasi masalah ini, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden tidak bisa lari dari kenyataan bahwa penanganan masalah sosial sampai sekarang masih amburadul. Karena itu, sejak awal harus saya sampaikan kepada Presiden agar tidak grusa-grusu mengadopsi keberhasilan kill well di NW Shelf ataupun Teluk Meksiko untuk diterapkan di Sidoarjo.
Selama ini sejumlah ahli dari asosiasi profesi dan kalangan ahli di lembaga pemerintah telah mendiskusikan teknis saintifik. Mereka sepakat bahwa usaha teknis pertama yang harus dilakukan dalam rangka menuju ke perencanaan killing source (bukan well, karena well-nya sudah tidak terlihat lagi) adalah akuisisi data seismik 3D dengan desain khusus.
Model ini sudah dirancang kawan-kawan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta Elnusa dan sudah di-endorse pada forum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) ataupun Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) dua tahun terakhir. Akuisisi data baru ini sangat penting karena akan memberi gambaran baru tentang kondisi bawah permukaan di bawah lumpur Lapindo.
Bukan apa-apa, selama ini kita hanya mengira-ngira saja kondisi itu, termasuk oleh para drilling engineer yang mencoba merencanakan program pengeboran mematikan sumur BJP-1.
Integrasi data dan interpretasi 3D seismik baru tersebut mutlak harus dilakukan dengan data engineering dari BJP-1 ataupun relief well sesudahnya. Termasuk juga dari data geologi geofisik permukaan dangkal yang diakuisisi dalam empat tahun terakhir.
Dalam kerangka ini, saya mohon asosiasi profesi, seperti IAGI, HAGI, dan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, tidak berat sebelah dalam mengungkapkan berbagai data teknis dan interpretasinya.
Saat ini
Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melakukan survei seismik tiga dimensi untuk melihat sejauh mana kerusakan bawah permukaan. Jika tidak ada aral-melintang, pada akhir 2011 kita baru mendapat image subsurface terbaru. Ada tiga hal yang dapat dilakukan dengan data tersebut.
Pertama, pihak-pihak yang merasa bahwa semburan bisa dimatikan dengan pengeboran atau teknis lainnya dapat mengkaji kembali karena sudah tersedia data yang real, bukan lagi asumsi.
Kedua, dari image 3D dapat dibuat analisis prediksi modeling penurunan tanah. Dalam arti, sampai di wilayah mana kemungkinan terjadi kerusakan dan berapa tingkat bahayanya sehingga bisa dibuat peta risiko–zonasi baru–yang lebih update.
Ketiga, ganti-rugi dan/atau pemindahan penduduk untuk rencana pengelolaan jangka panjang area tersebut menjadi once for all solution kalau menggunakan hasil dari peta risiko terbaru di atas.
Penyelesaian menyeluruh yang tidak mengorbankan masyarakat adalah memberi ganti rugi kepada semua penduduk di luar area terkena dampak, tapi kondisi permukimannya makin ambles dan muncul gas berbahaya. Dari mana dananya? Dari anggaran pemerintah yang nantinya dibebankan kepada Lapindo dan/atau pengelola berikutnya. Setelah itu, daerah yang ditinggalkan dikelola oleh badan khusus (otorita) untuk wahana riset, wisata, ataupun kegiatan eksplorasi lainnya bila memungkinkan.
Dr Andang Bachtiar, Geolog merdeka, Ketua Dewan Penasihat IAGI, Chairman Exploration Think Tank Indonesia
Sumber: Koran Tempo, 30 Mei 2011
