Home » Artikel

Sandyakalaning Makara

30 September 2011 668 views No Comment

Sungguh tragis menyaksikan rangkaian peristiwa di Kampus Universitas Indonesia (UI) belakangan ini. Orasi demi orasi terus terjadi.

Gelombang demonstrasi terhadap otoritas internal universitasmaupunnegaratiadahenti. Sebuah dinamika internal yang kemudian menyeruak ke publik telah jadi santapan sehari- hari media massa,Bahkan dengan berbagai isu yang sudah lari dari konteks permasalahan sebenarnya. Akibatnya, rakyat Indonesia pun bertanya-tanya: inikah potret pendidikan tinggi kita?

Asumsi Dasar
Karut-marut yang terjadi di kampus perjuangan itu tidak berdiri sendiri.Tidak bisa hanya ditimpakan kepada internal UI, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab negara. Bahkan secara lebih luas, masalah ini juga harus mendapat perhatian masyarakat secara serius. Asumsi keberadaan negara sebagai penyedia public goods bagi rakyat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan papan harus dikedepankan.

Dalam konteks ini negara bertanggung jawab tidak hanya menyediakan dana pendidikan, tetapi juga memastikan setiap infrastruktur yang dibangun bekerja dengan baik. Kecuali kalau asumsinya tidak demikian.Kekuatan pasar (market) dapat dengan mudah menggantikan peranan tersebut. Tentu dengan logikanya sendiri,ia akan mematok harga yang sesuai dengan kualitas pelayanan (services) dan keluaran (output) yang mereka terapkan. Bila ini terjadi tentu ada konsekuensinya. Siapakah yang akan berteriak lantang?

Rakyatlah yang paling terkena getahnya karena harus menanggung beban biaya yang semakin mencekik leher. Bergesernya pendulum dari besarnya peran negara ke arah peranan pasar yang makin besar ini adalah hal yang wajar dan tidak selalu menjadi pilihan buruk. Apalagi di tengah ketidakberdayaan negara.Bahkan, yang diperlukan adalah bentuk keseimbangan baru atau kolaborasi di antara keduanya.Hal ini harus didialogkan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan konteks sosial ekonomi yang tumbuh berkembang dalam masyarakat.

Dalam hal yang terakhir ini, justru rakyat akan lebih diuntungkan. Mereka mungkin diharapkan membayar lebih besar,tetapi dengan mendapatkan kualitas pendidikan tinggi yang lebih baik. Tentu bisa diperluas kepada kebutuhan dasar lainnya yang benar-benar membawa kesejahteraanrakyat banyak. Bukan untuk kemakmuran para pemburu rente, segelintir orang saja.

Masalah Bersama
Rangkaian drama ini adalah refleksi pengelolaan negara dalam konteks yang lebih kecil. Kita melihat bagaimana hubungan antara organ yang merepresentasikan kekuatan “legislatif” dan “eksekutif” tarik-menarik.Lalu,organ yang menjadi pengawas, bahkan sebenarnya sebagai shareholders terbesar (Kemendiknas),justru berperilaku lebih pasif. Sementara organ yang ada di tengah-tengah, yakni para pekerja dan mahasiswa UI, menjadi korban.

Mereka terjepit. Sebagai pekerja mereka telah mengabdi sekian tahun tanpa status yang jelas. Adapun para mahasiswa telah berusaha keras belajar dengan baik dan prestasi dengan maksimal. Keduanya telah menjadi tulang punggung dan mengharumkan nama makara di kancah nasional maupun internasional. Bila UI naik peringkatnya, itu karena mereka. Untuk itu pemecahannya pun harus dilakukan secara bersama-sama. Negara tidak lagi bisa memberikan pemecahan persoalan ini kepada kalangan internal UI.

Memang betul UI memiliki otonomi,tapi perlu diingat situasi yang terjadi saat ini bukan dalam kondisi normal. Bahkan ditengarai ada nuansa perebutan kepentingan elitis yang mereduksi bahkan mengesampingkan persoalan sebenarnya, yakni bagaimana membangun UI sebagai kawah candradimuka para pemimpin bangsa masa depan yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia seluas-luasnya. Dalam berbagai diskusi, dialog,orasi,demonstrasi maupun kajian-kajian yang ada sebenarnya telah ada kejelasan.

Para pekerja UI menawarkan salah satunya melalui pengalihan status pekerja menjadi PNS sebagai langkah awal.Hal ini diambil semata-mata karena aturan karier ke depan lebih jelas dan telah mapan. Di sisi lain, tata kelola universitas yang baik adalah satu pintu masuk penyelesaian masalah. Namun, bukan juga berarti sebuah simplifikasi pergantian pucuk pimpinan universitas dengan cara yang tidak elegan (inkonstitusional).

Tidak ada jaminan dengan penggantian model seperti ini akan menjadi lebih baik.Apalagi bila para pemangku kepentingan UI tidak tahu mau dibawa ke mana UI ke depan dan bagaimana mereka akan membawanya. Hal terpenting yang harus diusung adalah meletakkan kepentingan bersama (baca: bangsa) dalam penyelesaian masalah ini. Dengan demikian akan diketahui bagaimana seharusnya perannegara(Kemendiknas, Kemenkeu, BKN, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi dll), peran organ internal UI, termasuk para pekerja dan mahasiswa serta masyarakat.

Di samping itu diperlukan pula keberanian melakukan terobosan kebijakan yang inovatif dengan mencari secara kreatif payung hukum yang bisa menaunginya. Tanpa keberanian tak mungkin sebuah kesepakatan bersama yang menyangkut tidak hanya demi UI,tetapi juga menyangkut kepentingan 6 eks PT BHMN lainnya dapat dicapai. Bila berlarut-larut, jangan salahkan bila ada pekerja,para high qualified human capital, ada yang memilih untuk berhenti dan atau harus mundur teratur.

Bukan karena mereka tidak cinta atau tidak loyal kepada UI, tetapi tidak etis kiranya menggantung nasib manusia yang memiliki keluarga dan masa depan.Mereka akhirnya harus memilih yang terbaik baginya. Semoga drama yang terjadi di UI segera berakhir dan tidak menjadi sandyakalaning makara!

TIRTA N MURSITAMA, Staf pengajar BHMN UI, Visiting Fellow pada ANU, Canberra

Koran Sindo, 30 September 2011

Share

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.