KECELAKAAN pesawat MA-60 buatan Tiongkok yang dioperasikan Merpati Nusantara Airlines (MNA) di Papua Barat, Sabtu (7/5), menyadarkan kita betapa selama ini tak memperhatikan pengembangan industri strategis, khususnya industri kedirgantaraan.
Padahal, Indonesia memiliki PT Dirgantara Indonesia (DI) yang sangat potensial dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan pesawat. Pesawat-pesawat itu untuk melayani rute perintis sesuai dengan karakter wilayah geografis Indonesia dengan banyak wilayah terpencil dan kepulauan.
PT DI, yang lahir 26 April 1976, dengan nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio (1985 berganti nama jadi Industri Pesawat Terbang Nusantara dan 2000 jadi PT DI) seolah-olah sekadar hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama 35 tahun, PT DI belum benar-benar mampu menopang kebutuhan akan pesawat udara nasional.
Terbukti, tak banyak maskapai penerbangan nasional mengoperasikan pesawat produksi PT DI untuk rute-rute pendek. Sebaliknya, PT MNA yang notabene sesama BUMN justru “dipaksa” mengoperasikan pesawat produksi Tiongkok yang diragukan keandalannya oleh banyak pihak, karena PT DI tak mampu memenuhi kebutuhan akibat keminiman dukungan modal kerja dari pemerintah.
Momentum
Kecelakaan pesawat MA-60 harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membangkitkan PT DI sebagai tulang punggung perhubungan udara di Tanah Air. Jika selama ini PT DI memproduksi banyak pesawat CN-235 yang diarahkan untuk fungsi militer bagi beberapa negara, ke depan harus diarahkan untuk multipurpose, yakni melayani kebutuhan ekonomi sebagai moda transportasi penumpang dan barang, kebutuhan militer, dan kepentingan kebencanaan.
Harapan itu bukan mustahil diwujudkan. Sebab, selama lebih dari tiga dasawarsa, perusahaan itu telah menjalani tahap transfer teknologi yang mencukupi. Aspek penguasaan teknologi kedirgantaraan insinyur PT DI tak perlu diragukan.
Banyak tenaga ahli kini berkarya di pabrik pesawat terkemuka di luar negeri, karena tak ada ladang pengabdian memadai dengan keahlian mereka.
Akibatnya, proses alih teknologi selama 35 tahun ini yang tentu padat modal seolah-olah hanya untuk kepentingan penguasaan teknologi, tanpa orientasi produktivitas. Padahal, dengan kurun waktu itu PT DI seharusnya mampu memanfaatkan teknologi kedirgantaraan untuk menghasilkan rancang bangun dan produk kompetitif, baik dari sisi harga dan terutama kualitas, untuk berkompetisi pada era kepesatan jasa transportasi udara saat ini.
Apalagi saat ini PT DI hanya membutuhkan suntikan modal finansial untuk take off mengatasi ketertinggalan. Tentu bukan perkara besar bagi pemerintah untuk mengucurkan puluhan, bahkan ratusan triliun, untuk mengembangkan PT DI. Mengingat, potensi besar yang dimiliki di masa depan.
Apalagi manajemen PT DI hanya perlu kerelaan pemerintah untuk mengonversi utang Rp 3,9 triliun menjadi penyertaan modal negara. Dengan konversi itu, secara finansial PT DI dianggap bankable sehingga mampu mencari pendanaan sebagai modal kerja, memenuhi permintaan pasar, sekaligus mengembangkan rancang bangun pesawat udara baru.
Namun lebih baik jika pemerintah tak sekadar mengonversi utang, tetapi juga menambah modal kerja dalam jumlah signifikan. Apalagi Indonesia tak lagi jadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF), sehingga tak terikat lagi dengan larangan mengucurkan dana ke PT DI.
Dua Manfaat
Harus diakui ada dua manfaat dengan merevitalisasi PT DI. Pertama, secara ekonomi Indonesia tak perlu lagi bergantung pada produsen luar negeri untuk memenuhi kebutuhan akan pesawat untuk menerbangi rute pendek.
Bahkan dengan produk kompetitif, Indonesia bisa merebut pasar sangat potensial, baik pesawat angkut penumpang dan barang maupun pesawat militer.
Kedua, sukses merevitalisasi PT DI berarti menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang disegani. Sebab, salah satu cermin kemajuan bangsa adalah penguasaan teknologi.
Dalam hal ini, PT DI sangat pantas mengemban misi itu. Kemajuan PT DI diyakini akan membawa nama Indonesia ke tempat lebih terhormat pada masa depan.
Dengan merevitalisasi PT DI untuk mengembangkan pesawat komersial dan alat angkut militer berarti selangkah lagi Indonesia memasuki era industri pertahanan berteknologi tinggi.
Harapan Indonesia memproduksi pesawat tempur sudah di depan mata. Jika kita mencapai fase industri pertahanan berteknologi tinggi, bangsa ini akan makin disegani.
Sejalan dengan itu, pemerintah perlu memperhatikan BUMN yang bergerak di industri strategis, yakni yang mengedepankan teknologi tinggi. Selain PT DI setidaknya ada 12 BUMN lain berkategori industri strategis, seperti PT PAL Indonesia (produsen kapal), PT Pindad (peralatan dan persenjataan militer), PT Dahana (bahan peledak), PT Krakatau Steel (baja), dan PT Inka (industri kereta api).
Lahan bisnis bagi industri-industri itu masih sangat luas. Apalagi dalam negeri sangat membutuhkan produk dari BUMN-BUMN itu. Setidaknya dengan memenuhi kebutuhan domestik, secara politik dan ekonomi kita tak akan ditekan atau didikte negara lain. (51)
Fajar Sodiq, alumnus Teknik Geodesai UGM, pemerhati penerbangan
Sumber: Suara Merdeka, 23 Mei 2011
