Pembukaan Prodi Tak Terkendali

Tak Didukung Fasilitas dan Pengajar Memadai
Pembukaan program studi di sejumlah perguruan tinggi seperti tak terkendali. Perguruan tinggi leluasa membuka program studi meskipun tidak disertai dengan fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai. Di sisi lain, kualitas pendidikan mahasiswa dikorbankan.

Di Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, misalnya, terdapat tambahan 19 program studi (prodi) sejak 2013. Universitas itu akan mengusulkan lagi 20 prodi baru, yang saat ini masih berupa minat, pada 2015. ”Minat itu dibuat karena permintaan pasar serta perkembangan ilmu pengetahuan,” ujar Ketua Pusat Jaminan Mutu UB Achmad Wicaksono, pekan lalu.

Total, ada 139 prodi di universitas itu dengan 72.000 mahasiswa. Sebanyak 28 prodi belum mengantongi akreditasi karena masih dalam proses di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Dengan banyaknya jumlah prodi di UB, jumlah mahasiswa baru berkisar 12.000-18.000 orang setiap tahun. Akibatnya, mahasiswa menumpuk hampir di semua fakultas. Mahasiswa harus rela kuliah bergantian hingga malam hari. Gedung Widyaloka, gedung pertemuan utama di UB, pun jadi gedung perkuliahan.

Ika (20), mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional, umpamanya, mengatakan, empat semester pertama harus kuliah di gedung kuliah bersama, bahkan tidak jarang ia harus kuliah malam. ”Tetapi, sekarang, FISIP sudah memiliki gedung baru. Tidak perlu lagi kuliah di gedung kuliah bersama,” ujarnya.

Kondisi itu dibenarkan pihak universitas. Namun, Achmad mengatakan, sejak bertambahnya mahasiswa, UB gencar membangun gedung baru.

Persoalan lain ialah beratnya beban bagi dosen. Seorang dosen mengaku bisa mengajar 7 kelas dalam seminggu atau sekitar 21 SKS seminggu. ”Saya tidak punya waktu mengembangkan diri dan kesulitan mengoreksi tugas mahasiswa. Mutu mahasiswa yang dihasilkan bisa jadi tidak maksimal,” ujar seorang dosen UB.

Akhirnya ditutup
Tak semua prodi di UB berjalan mulus. Program S-3 Program Studi Kajian Lingkungan dan Pembangunan (PDKLP), misalnya, sempat belum bisa mengeluarkan ijazah mahasiswa karena belum mengantongi izin. Akibatnya, kelulusan mahasiswa diundur sekitar setahun hingga akhirnya prodi itu mengantongi izin dan bisa mengeluarkan ijazah pada 2010. Menurut Rektor UB Muhammad Bisri, itu terjadi karena pengelola PDKLP tidak mau dijadikan program ”minat” yang menempel di jurusan pertanian.

Muhammad Bisri, yang baru terpilih sebagai rektor, berniat memperbaiki situasi. UB tengah membuat masterplan berbasis daya tampung.

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang dalam beberapa tahun ini membuka empat prodi baru, yakni D-3 Keperawatan, S-1 Ilmu Komunikasi, Ekonomi Keuangan Syariah, dan Desain, juga bermasalah dengan prodi D-3 Keperawatan. Prodi itu dibuka tahun 2009 bekerja sama dengan Jepang yang membutuhkan perawat terlatih untuk merawat warga lansia.

Dekan Fakultas Olahraga dan Keperawatan UPI Yunyun Yuniadi mengatakan, prodi itu seharusnya memiliki 6 perawat pengajar. Saat itu perawat pengajar hanya 3 orang. Pengajar bergelar S-2 hanya 2 orang, padahal syarat mengharuskan 6 orang. ”Akibatnya, kami tak lulus reakreditasi pada tahun 2012,” ujar Yunyun.

Kepala Prodi Keperawatan UPI Iman Imanudin mengungkapkan, sebagai jalan keluar diangkat 4 perawat yang tengah menyelesaikan studi S-2 untuk menjadi pengajar dan diajukan kembali proposal reakreditasi.

Universitas Padjadjaran (Unpad) juga sempat kebablasan menerima mahasiswa. Menurut data administrasi per 3 November 2014, dari 54 prodi S-1, terdapat 22 prodi dengan jumlah mahasiswa dua kali lipat di atas daya tampung, seperti Ilmu Komunikasi, Sastra Indonesia, Ilmu Politik, dan Sejarah.

Itu pun, Wakil Rektor I Unpad Engkus Kuswarno menyatakan, Unpad sebetulnya tengah mengerucutkan jumlah mahasiswa di setiap prodi. Universitas itu sempat berlebihan menerima mahasiswa pada awal 2000-an.

Pada 2010, setidaknya ada sepuluh prodi D-3 yang kurang peminat, kemudian dibubarkan, seperti D-3 Pertanian, Perikanan, dan Usaha Perjalanan Wisata. Rektor Unpad Ganjar Kurnia mengatakan, tidak setuju dengan penggunaan D-3 sebagai ekstensi bagi para mahasiswa yang tidak lulus seleksi S-1. ”Diploma 3 itu program terminal yang bertujuan agar lulusan terampil bekerja. Jadi, kami bubarkan,” kata Ganjar.

Universitas Gadjah Mada kini selektif membuka prodi dan berkonsentrasi pada peningkatan kualitas. Wakil Rektor Bidang Akademik Iwan Dwiprahasto mengatakan, UGM pernah terpaksa menutup satu prodi, yakni D-3 Ilmu Hukum, karena mendapat akreditasi C. Sementara itu, program S-2 Kesehatan Kerja yang terakreditasi C digabung dengan S-2 Kesehatan Masyarakat yang berakreditasi A.

Kepentingan pasar
Pakar pendidikan HAR Tilaar mengatakan, pembukaan perguruan tinggi dan program studi di Indonesia lebih berorientasi kepentingan ekonomi. Tak jelas arahnya dalam mendukung kebijakan dan pembangunan. Tak heran jika perguruan tinggi negeri dan swasta bersaing tidak sehat dan saling mematikan.

Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Hermawan Kresno Dipojono menyatakan, pendirian program studi sebetulnya diperketat. Untuk S-1, misalnya minimal memiliki 6 dosen tetap dan pendidikan dosen minimal S-2. Selain itu, harus ada bukti anggaran minimal Rp 3,5 miliar. Penjaminan mutu internal oleh perguruan tinggi maupun eksternal lewat akreditasi BAN-PT juga harus dipenuhi.

Menurut dia, banyak pengguna yang sudah sadar pentingnya akreditasi. Lulusan perguruan tinggi terakreditasi C mulai tidak dilirik pasar sehingga terbatas peluang lulusannya mendapatkan pekerjaan.(DIA/DNE/ELN/LUK/CHE/HRS/ABK/DEN/PRA/SEM)
————————–
Doa Tulus dari Papua

Program Studi Ilmu Kedokteran Universitas Cenderawasih di Jayapura, Papua, didirikan pada 2006 dengan tujuan mulia, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, nasib program itu berserta ratusan mahasiswanya kini tidak menentu akibat fasilitas pengajaran minim, praktik pendidikan asal-asalan, dan masalah pergantian dekan.

Akhir pekan lalu, para mahasiswa berdoa bersama di ruang kuliah Universitas Cenderawasih (Uncen). Mereka memohon kepada Tuhan agar segala masalah yang merundung Program Studi (Prodi) Ilmu Kedokteran segera tuntas. Mereka juga menggelar protes.

”Bukan benda mati di tangan kami,” kata Ferige Uaga, mahasiswi Prodi Ilmu Kedokteran Uncen. Dia salah satu dari sekitar 600 mahasiswa yang kuliah di Fakultas Kedokteran dan Program Studi Keperawatan.

Unjuk rasa dipicu minimnya fasilitas dan bobroknya sistem akademik. Alat praktikum di laboratorium sangat kurang, kapasitas ruang kuliah tidak memadai, dan kartu hasil studi (KHS) hingga beberapa semester masih belum tersedia.

Keluhan para mahasiswa itu tidak mengada-ada. Dari pantauan Kompas, fasilitas di prodi itu memang masih kurang memadai. Laboratorium histologi, yang berdiameter 12 meter x 10 meter, misalnya, hampir semua kaca jendelanya pecah. Di ruangan itu terdapat 50 mikroskop, tetapi hanya 20 mikroskop yang berfungsi.

Tempat kuliah hanya terdiri atas empat ruangan. Setiap ruangan berkapasitas maksimal 70 orang. Padahal, dosen di prodi itu biasa mengajar 200 hingga 300 mahasiswa per mata kuliah. Akibatnya, sebagian mahasiswa terpaksa kuliah, bahkan mengerjakan ujian, di luar ruangan.

Dosen kelelahan
Dosen pengajar mata kuliah anatomi, Eliazer, mengatakan, para dosen tersiksa akibat minimnya fasilitas dan tingginya beban jam mengajar. Dalam sehari, dia mengajar 300 mahasiswa semester III untuk satu mata kuliah. Karena kapasitas ruang praktikum kurang, dia membagi ratusan mahasiswa dalam dua kelompok. Kegiatan kuliah per kelompok itu memakan waktu empat jam.

”Saya bekerja dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIT. Rasio jumlah dosen dan mahasiswa di sini tidak ideal. Seharusnya untuk prodi kedokteran, satu dosen mengajar 10 mahasiswa saja,” katanya.

Fasilitas laboratorium anatomi untuk praktikum bedah kadaver atau mayat milik prodi itu di Rumah Sakit Dok II Jayapura juga sangat mengenaskan. Empat bak penampung mayat rusak karena bocor. Hanya satu bak yang tersisa, tetapi tidak lagi terisi formalin.

Pihak fakultas tak menyediakan kadaver dan formalin sebagai bahan praktikum sejak tahun 2009. Mahasiswa pun terpaksa menggunakan mayat yang telah membusuk sambil menahan bau menyengat. ”Dengan berbagai kekurangan ini, bagaimana kami mewujudkan mimpi untuk mengentaskan tingginya penyakit malaria di pedalaman Papua?” gugat Ferige.

Gadis asal Wamena, Kabupaten Jayawijaya, itu berharap, pihak fakultas dan rektorat memperbaiki segala kekurangan itu. ”Orangtua saya petani di pedalaman, berjuang untuk membayar uang dan peralatan kuliah yang bisa mencapai Rp 5 juta per semester. Tolong cepat selesaikan masalah ini,” katanya.

Ketidakseriusan rektorat mengatasi permasalahan di prodi itu menyebabkan para dosen mogok mengajar sejak 14 Januari 2015. Yenifer L Yusuf, salah seorang dosen, menuturkan, para dosen kecewa karena kampus tidak serius memperbaiki peraturan akademik dan pengadaan fasilitas, salah satunya belum diadakan KHS bagi mahasiswa. ”Ratusan lulusan prodi ini belum mengikuti pendidikan profesi dokter muda di RS Dok II Jayapura sejak 2013,” katanya.

Belum terakreditasi
Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Kedokteran Uncen Johanes Krey mengatakan, Prodi Ilmu Kedokteran belum terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). ”Batas waktu yang diberikan hingga Maret. Kami mempersiapkan bahan evaluasi dan dokumen persyaratan. Saya usulkan rekomendasi agar penerimaan mahasiswa dihentikan sampai menunggu perbaikan fasilitas,” ujarnya.

Johanes juga heran dengan minimnya pengadaan fasilitas prodi itu. Padahal, prodi itu mendapatkan bantuan Rp 2 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan jumlah peminatnya terus bertambah setiap tahun. ”Kami evaluasi pola pengelolaan dana milik prodi ini selama beberapa tahun terakhir. Hasil evaluasi akan dilaporkan ke Pemprov Papua,” katanya.

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) telah berkali-kali mendesak Fakultas Kedokteran Uncen agar segera membenahi manajemen kampus, memenuhi fasilitas pendidikan, dan menambah jumlah dosen.

Fakultas Kedokteran Uncen tidak akan ditutup. Namun, jika belum ada pembenahan memadai, mahasiswa di situ mungkin dikirim ke fakultas kedokteran universitas lain untuk menyelesaikan pendidikannya.

”Mahasiswa tak boleh jadi korban,” ucap Wakil Ketua II KKI Satryo Soemantri Brodjonegoro, Sabtu (17/1).

Sambil semuanya diperbaiki, mahasiswa hanya bisa berdoa. Doa tulus untuk perbaikan Fakultas Kedokteran Uncen, Papua…. (JOG)

Oleh: Fabio M L Costa

Sumber: Kompas, 18 Januari 2015