Pemberantasan Nyamuk Diabaikan

Penanganan Tidak Tepat, Korban Terus Berjatuhan
Selama puluhan tahun, sejumlah penyakit yang ditularkan melalui nyamuk masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Selain ribuan orang dirawat, korban jiwa juga terus berjatuhan. Kondisi ini mencerminkan pemerintah dan masyarakat masih mengabaikan pemberantasan nyamuk penyebar penyakit.

Sejumlah penyakit yang ditularkan vektor nyamuk dan banyak menelan korban jiwa, berdasarkan data yang dihimpun Kompas hingga Minggu (21/2), antara lain demam berdarah dengue (DBD), penyakit kaki gajah (filariasis), chikungunya, japanese encephalitis, dan malaria.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengategorikan filariasis, DBD, dan chikungunya sebagai penyakit tropis yang terabaikan.

“Masih adanya penyakit tersebut di Indonesia, bahkan banyak menelan korban jiwa, menunjukkan penanganan terhadap penyakit tersebut tidak tepat,” kata konsultan penyakit tropis dan infeksi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Erni Juwita Nelwan.

Demam berdarah, misalnya, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, sejak ditemukan di Indonesia pada 1968, kematian akibat DBD selalu ada tiap tahun.

Jumlah kasus, kematian, dan incidence rate DBD tertinggi justru terjadi di era otonomi daerah. Kasus DBD terbanyak terjadi tahun 2009 dengan 158.915 kasus. Adapun angka kematian tertinggi DBD terjadi 2007, merengut 1.599 orang meninggal.

Januari 2016, sejumlah provinsi menyatakan kejadian luar biasa (KLB) DBD. Di Jawa Barat terdapat 2.980 kasus dan tertinggi di Kabupaten Bekasi.

Selain DBD, kasus filariasis klinis, yang pada 2002 tercatat ada 6.571 kasus, tahun 2014 justru naik menjadi 14.932 kasus. Ironisnya, ada 195 kabupaten atau kota endemis filariasis atau penyakit yang tergolong “purba” ini, tetapi pemberian obat pencegahan massal baru dimulai pada Oktober 2015.

Sementara malaria yang diukur dengan annual parasite incidence turun dari 2,47 tahun 2008 menjadi 1,38 tahun 2013. “Kalau pencegahan dan pengendalian penyakit tepat, tak mungkin ada kasus,” ujar Erni.

Benahi manajemen
Guru Besar Ilmu Parasitologi FKUI Saleha Sungkar menyatakan, manajemen pengendalian vektor yang terintegrasi belum berjalan. Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) tidak bisa dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Harus ada kerja sama berbagai pihak. Secara teori, PSN dengan 3M plus (menguras, menutup, mendaur ulang) itu mudah, tetapi praktiknya susah. Tak semua orang mau melakukan itu.

“Seharusnya, gerakan PSN dan 3M plus dimulai dari level gubernur hingga pengurus rukun tetangga. Namun, hanya beberapa pemerintah daerah yang melakukan itu,” ujarnya. Mengendurnya pemberantasan sarang nyamuk itu terutama terjadi justru sejak era Reformasi.

Menurut Erni, seruan pemerintah agar warga memberantas sarang nyamuk saat muncul kasus dinilai tak tepat. PSN harus menjadi upaya setiap saat sebagai langkah pencegahan.

Secara ekonomi, meski biaya perawatan pasien infeksi dengan vektor nyamuk tak sebesar penyakit kronik, dampak kerugian tetap ada. Apalagi, jumlah pasiennya tergolong banyak.

“Produktivitas juga turun, apalagi jika pasien meninggal. Ini secara tak langsung membebani negara karena harus menambah dana pengobatan,” kata Direktur Field Epidemiology Training Program Indonesia I Nyoman Kandun.

Erni mengingatkan, patogen penyebab penyakit tak mungkin dihilangkan. Upaya yang bisa dilakukan ialah membuat lingkungan jadi bersih. Konkretnya, PSN mesti dilakukan sepanjang tahun, bukan saat kasus terjadi.

Selain itu, pemahaman dalam mencegah penyakit juga perlu ditingkatkan. Pengasapan, misalnya, umumnya dilakukan di luar rumah, padahal nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD adalah nyamuk yang ada di dalam rumah. Pengasapan yang tak tepat malah bisa membuat nyamuk kebal insektisida yang dipakai.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik pada Kementerian Kesehatan Vensya Sitohang mengatakan, terkait DBD sebenarnya ada pengendalian berbasis masyarakat lewat kelompok kerja (pokja) fungsional sejak 1994 lewat keputusan Menteri Dalam Negeri. Namun, efektivitas pokja kian turun.

Menurut Nyoman, tugas pemerintah pusat membuat standar pedoman, kriteria, dan pelatihan, sedangkan pelaksana program adalah pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan pusat belum tentu sama di setiap daerah, tergantung dari prioritas daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Alma Lucyati menyampaikan, Jawa Barat memberlakukan desa siaga DBD, tetapi tidak semua desa aktif menerapkannya. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyadari, pencegahan penyakit akan efektif jika dilakukan bersama.ADH/JOG/ISW/TAM/PRA/RAM)
———–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Februari 2016, di halaman 1 dengan judul “Pemberantasan Nyamuk Diabaikan”.