Setelah hampir lima bulan bergelut dengan berkas untuk menyusun skripsi, semangat Nelwin Simanjuntak kini terjun bebas. Target prestasi yang sudah di depan mata terancam semakin jauh. Pasalnya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu, Sulawesi Tengah, tempat dia mengenyam pendidikan, untuk sementara dinonaktifkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Padahal, mahasiswa semester VIII itu sudah mengerahkan kemampuan terbaik untuk menyelesaikan kuliah tahun depan. “Saya ingin wisuda paling lambat September 2016. Namun, dengan berita buruk ini, saya kehilangan semangat untuk mencapai target itu,” ujarnya di Palu, Kamis (15/10).
Nelwin tak sendirian, ada ribuan mahasiswa di banyak tempat, termasuk di Jakarta, tengah menantikan kabar pasca keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi membekukan 243 perguruan tinggi swasta. Pembuat keputusan menilai, pengelola perguruan tinggi tidak bisa memenuhi syarat minimal yang disyaratkan pemerintah untuk beroperasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di Palu, ada dua perguruan tinggi yang dinonaktifkan sementara, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti dan Universitas Alkhairat (Unisa). STIE Panca Bhakti menghadapi masalah dualisme kepengurusan yayasan. Sejak akhir tahun lalu, dua pihak menyengketakan keabsahan kepemilikan kampus. Satu pihak sudah dinyatakan menang oleh Pengadilan Negeri Palu. Namun, perkara itu masih berlanjut ke pengadilan lebih tinggi.
Sementara Unisa mendapat sanksi karena rasio dosen dengan mahasiswa tak memenuhi standar. Fakultas Kedokteran, misalnya, kekurangan dua dosen. Program Studi Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan masih membutuhkan dua dosen lagi.
Selain itu, Program Studi Teknik Pertambangan juga bermasalah. Sejak dibuka tahun 2012, program tersebut belum mendapatkan izin operasional dari kementerian. Selama ini program itu “nebeng” ke program serupa di Universitas Veteran Makassar, Sulawesi Selatan. Ada 90 mahasiswa di program tersebut. Menurut rencana, mereka dipindahkan ke kampus di Makassar.
Selama sanksi berlaku, kampus tak bisa menyelenggarakan wisuda, mahasiswa tak menerima beasiswa dari kementerian, dosen tak bisa ikut sertifikasi, dan tak menerima mahasiswa baru.
Karena frustrasi mendengar kabar perihal sanksi, Nelwin berencana “memuseumkan” skripsinya yang sudah rampung itu. Melihat ketidakjelasan penyelesaian dualisme yayasan, ia ragu bisa diwisuda tahun depan.
Jika masalah tak kunjung selesai tahun ini, Nelwin yang berasal dari Kabupaten Donggala harus mengeluarkan biaya lebih besar lagi. Semula, dengan target wisuda tahun depan, ia berencana pulang kampung dulu sambil mengurus persyaratan untuk wisuda. Artinya, ia tak menyewa kos sebesar Rp 450.000 per bulan. Dengan sanksi dari kementerian, ia harus tetap berada di Palu guna memantau perkembangan kondisi kampus menyelesaikan masalah. Itu berarti dia merogoh kocek Rp 2,7 juta untuk sewa kos enam bulan.
Itu baru biaya kos, belum urusan dapur, transportasi, atau biaya kuliah kalau masalah tak kunjung selesai. “Ini pengeluaran yang seharusnya tidak perlu,” kata Nelwin yang orangtuanya petani. Biaya kuliah di STIE Panca Bhakti Rp 1,7 juta per semester.
“Nebeng” kampus lain
Masalah hampir sama dihadapi Abdul Aziz Ibrahim, mahasiswa semester VII Teknik Pertambangan Unisa. Kampus memindahkan semua mahasiswa program studi tersebut ke Universitas Veteran Makassar. Sebagian mahasiswa sudah pindah, tetapi tak sedikit yang bertahan di Palu. Abdul salah satunya.
Ia beralasan kampus tak transparan soal perpindahan mahasiswa, terutama terkait biaya kuliah dan biaya hidup. “Teman-teman yang sudah ikut kuliah di Makassar harus membayar biaya kuliah lagi di sana. Ini, kan, tidak benar. Mahasiswa menjadi korban bertubi-tubi,” ujarnya.
Biaya kuliah per semester untuk Program Studi Teknik Pertambangan di Unisa sebesar Rp 1,5 juta per semester. Semua mahasiswa sudah membayar untuk semester VII. Di Universitas Veteran Makassar, mereka harus mengeluarkan Rp 1,7 juta lagi. Untuk yang dipindahkan ke Makassar, Unisa cuma menanggung biaya transportasi sebesar Rp 500.000.
Pemuda asal Ternate, Maluku Utara, ini menuntut kampus bertanggung jawab terhadap perkuliahan mereka di Makassar. “Apa kampus menjamin mata kuliah yang sudah kami dapat di sini bisa dengan gampang disetujui di Universitas Veteran Makassar?” katanya.
Keraguan Abdul ada dasarnya. Selama ini, dosen mata kuliah dinilai tidak berkualitas baik. Sebagian besar dari mereka berasal dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta pegawai perusahaan tambang.
Ia kecewa sebab pembelajaran di jurusannya ternyata tak mandiri. “Di brosur yang saya terima di Ternate dulu, kampus menulis, program diselenggarakan mandiri. Ternyata itu cuma jualan. Pimpinan kampus harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Dengan kondisi seperti itu, Abdul makin sulit membayangkan masa depannya. Kuliah yang menurut rencana rampung dua tahun lagi sulit tergapai. Malah ia sibuk menghitung tambahan biaya sewa kontrakan kalau nanti melanjutkan kuliah di Makassar. Di Palu ia mengontrak kamar kos Rp 375.000. Sewa kos di Makassar dipastikan lebih mahal lagi.
Bentuk tim pemantau
Pengelolaan kampus yang tidak profesional juga mengakibatkan ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Desain Interstudi Jakarta sempat shock ketika mendengar kabar aktivitas kampusnya dibekukan. “Semula saya tak percaya, tetapi setelah mengecek ke situs Kopertis ternyata benar. Untung kesalahan kampus tak terlalu berat,” kata Elizabeth, mahasiswi semester V Jurusan Desain Komunikasi Visual Interstudi, Selasa (13/10).
Lia, mahasiswi sekelas Elizabeth, menjelaskan, kampusnya mendapat sanksi karena tak melaporkan kegiatan perkuliahan selama empat bulan. “Para dosen terus menenangkan mahasiswa dan kuliah tetap berjalan. Saya sih agak lega sekarang, kemarin deg-degan,” tutur Lia.
Untuk memastikan mahasiswa tak dirugikan, para mahasiswa kampus itu membentuk tim untuk memantau kinerja kampus berkait perbaikan sistem pengelolaan pendidikan. Setiap hari mahasiswa bergantian berjaga di kampus.
Lemahnya pengawasan oleh Kopertis dan badan seperti Badan Akreditasi Perguruan Tinggi telah membuat banyak mahasiswa dirugikan. Saatnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bekerja keras untuk mengatasi keadaan agar tak lebih runyam. (VDL/ELN/TRI)
————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Oktober 2015, di halaman 34 dengan judul “Masa Depan Mahasiswa Dipertaruhkan”.
