Mitigasi Tsunami; Jepang yang Terus Belajar

TSUNAMI yang melanda pesisir timur Jepang tiga tahun silam dan pantai barat Aceh 10 tahun lalu memberikan pelajaran tentang daya hancur tsunami. Jika Aceh kemudian dibangun kembali di pesisir, persis di tapak bencana semula, Jepang merevisi total wajah kota-kota mereka yang pernah terdampak tsunami.

Jumat, 11 Maret 2011 pukul 02.46, gempa berkekuatan magnitudo 9,0 terjadi di Samudra Pasifik, 129 kilometer dari Sendai, Jepang bagian utara. Sekitar 30 menit kemudian, tsunami berketinggian 38,9 meter menewaskan 19.000 warga.

Sekitar 125.000 bangunan hancur, kerugian material yang dihitung oleh Bank Dunia (2011) mencapai 235 miliar dollar AS menjadikan bencana itu sebagai bencana paling merugikan dalam sejarah. Kerugian ini belum meliputi dampak kebocoran radiasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi (No 1) yang terbakar setelah terpapar tsunami.

Berbeda dengan warga Aceh yang sama sekali tak siap menghadapi tsunami 2004, masyarakat Sanriku, Sendai, sebenarnya bersiap menghadapi tsunami 2011. Japan’s Headquarters for Earthquake Research Promotion telah membuat peta kerawanan gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami. Disebutkan bahwa Sendai dan sekitarnya akan dilanda gempa berkekuatan magnitudo 7,5 dengan persentase hingga 99 persen dalam kurun 30 tahun.

Untuk menghadapi tsunami, beberapa persiapan dilakukan. Mereka membangun sistem deteksi dan peringatan dini, membuat tanggul laut setinggi 6-7,2 meter, benteng dan hutan pinus berkerapatan 0,5 meter dan ketebalan 50-750 meter di sepanjang pantai, mendidik anak-anak sadar bencana sejak usia dini, hingga rutin menggelar simulasi.

Namun, segenap persiapan ternyata tidak cukup. Dibandingkan korban tsunami Aceh yang mencapai lebih dari 130.000 orang, jumlah korban tsunami Jepang terlihat kecil. Namun, kegagalan Jepang, yang dikenal mumpuni dalam mitigasi tsunami, memberi banyak pelajaran.

Namun, Jepang adalah pembelajar tekun. Banyak riset dibuat untuk belajar dari kesalahan 2011. Sebagian beranggapan, kesalahan terjadi terutama karena kegagalan rekayasa fisik dan prediksi ketinggian tsunami. Salah satu yang berpendapat adalah Prof Fumihiko Imamura dari Universitas Tohoku. ”Sea wall yang dibangun memang tidak disiapkan untuk menghadapi tsunami sebesar 2011,” kata Imamura, yang ditemui di Sendai, beberapa waktu lalu.

Namun, Prof Fumiaki Kimata dari Universitas Nagoya, yang ditemui terpisah, mengatakan, rekayasa infrastruktur bukan segalanya. ”Di Tohoku, infrastruktur untuk melindungi tsunami justru memberikan rasa aman palsu sehingga orang tidak segera mengungsi saat ada peringatan tsunami,” katanya.

Menurut Kimata, pada 2010 terjadi gempa di Cile yang juga memicu tsunami besar. ”Saat itu gempa terjadi malam hari, tetapi jumlah korban tewas tidak lebih dari 300 orang.”

Prof Takahashi, dari Fakultas Geografi Universitas Nagoya, mengatakan, banyaknya korban karena pemerintah dan masyarakat di lokasi bencana terlalu mengandalkan pendekatan fisik. ”Pemerintah berpikir sudah punya sistem yang sempurna. Tetapi, ternyata listrik mati dan informasi peringatan dini tsunami juga salah,” katanya.

Banyak bangunan evakuasi yang justru tenggelam karena ketinggian tsunami di beberapa tempat mencapai 20 meter. ”Hanya orang yang membuat rencana evakuasi sendiri yang selamat,” katanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Imamura dalam proyek BigDisaster Data, jumlah penduduk yang datang mengungsi dari zona bencana lebih kecil dibandingkan yang datang ke arah pantai. Kebanyakan orang datang ke zona bahaya untuk menjemput anggota keluarga yang tinggal di dekat pantai. Walau masyarakat Jepang sudah tahu untuk secepatnya menuju zona aman jika alarm tsunami berbunyi, pengetahuan itu ternyata tidak banyak membantu, dikalahkan naluri menyelamatkan keluarga.

Berbasis riset
Perbedaan pendapat di kalangan ilmuwan memperkaya perspektif dalam membangun kembali kawasan bencana di Jepang. Kota-kota di pesisir dirombak total. Hunian dipindahkan ke perbukitan, untuk memastikan aman dari tsunami di masa depan.

Strategi ini didasarkan pada kesimpulan bahwa tsunami raksasa sebesar Aceh (2004) dan Jepang (2011) tak bisa dibendung, hanya bisa dihindari dengan menjauh dari pantai. ”Di Jepang, semua desain yang diterapkan harus sudah diuji secara keilmuan, minimal gagasannya pernah diterbitkan di jurnal. Di Indonesia, banyak proyek tidak sesuai konteks lokal,” kata Abdul Muhari, peneliti Indonesia yang bekerja di Universitas Tohoku.

Muhari menyatakan, di Jepang ada aturan tak tertulis bahwa setiap ada bencana besar, universitas terdekat wajib membuat pusat riset terkait dengan bencana. Misalnya, pasca gempa Kanto 1923 yang menewaskan 150.000 orang, Universitas Tokyo membentuk Earthquake Research Institute (ERI). Sekarang, pasca tsunami 2011, Universitas Tohoku membentuk International Research Intitute of Disaster Science (IRIDeS).

Lembaga-lembaga riset ini mendapat dana penelitian dari Pemerintah Jepang untuk mengawal proses rehabilitasi daerah bencana. Mereka diwajibkan mengkaji cara mencegah dampak serupa pada masa mendatang.

”Usulan dari para ilmuwan diterjemahkan oleh pihak swasta dalam bentuk desain. Ini dikompetisikan terbuka. Masyarakat yang memilih desain terbaik, baru diterapkan,” kata Muhari.

Dengan belajar dari setiap bencana, melalui riset-riset terpadu, Jepang mewujud menjadi negeri yang dikenal sebagai acuan mitigasi bencana. Bencana kian menguatkan mereka.

Oleh: Ahmad Arif

Sumber: Kompas, 11 Maret 2014