Papua Barat Bersiap Menjadi Provinsi Konservasi

- Editor

Rabu, 7 Maret 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Manokwari, Kompas-Papua Barat kini bergerak menjadi provinsi konservasi dengan mencadangkan sekitar 70 persen luas wilayahnya sebagai kawasan lindung. Selain untuk menjaga keanekaragaman hayati yang dimilikinya, paradigma pembangunan tersebut dinilai lebih sesuai bagi masyarakat adat Papua.

“Kami sekarang mengarah pada pembentukan provinsi konservasi, yang akan mengedepankan perlindungan keanekaragaman hayati dalam pembangunan,” kata Charlie D Heatubun, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua Barat, dalam peluncuran persiapan pelaksanaan Konferensi Internasional Biodiversitas, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif (International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy/ICBE), di Manokwari, Selasa (6/3).

Charlie yang juga Ketua Tim Kerja ICBE dan Guru Besar Fakultas Kehutanan Univesitas Papua, mengatakan, konfrensi ini merupakan pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam agenda pembangunan berkelanjutan itu, perlindungan keanekaragaman hayati menjadi salah satu tujuannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO–Jelajah Koral – Warga menyusuri hutan bakau di kawasan Kampung Sombokoro, Distrik Windesi, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Sabtu (12/8/2017).–Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA)

Serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam konferensi tersebut yaitu seminar ilmiah, pameran, serta festival budaya dan kuliner lokal. Sementara peserta konferensi diharapkan bisa mencapai 750 orang dari dalam dan luar negeri.

“Hasil seminar diharapkan juga bisa memberikan rekomendasi secara akademik terkait kompensasi fiskal jika Papua Barat menjadi provinsi konservasi,” kata Charlie.

Sementara Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dalam sambutan tertulisnya menyebutkan, keberhasilan acara ICBE ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana Papua Barat mengikuti perkembangan dan mengalami kemajuan dalam pembangunan. Selain itu, ICBE menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama demi memberikan peran sentral masyarakat lokal dalam pelestarian alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Hutan Sira di Sorong Selatan, Warga Kampung Sira di Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Jumat (10/3/2017) menunjukkan pohon merbau berukuran sedang di dalam hutan desa mereka. Warga Kampung Sira dan tetangganya Kampung Manggroholo mendapatkan hak kelola hutan desa pertama di Papua Barat. Hak kelola ini memberi ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan secara lestari. (Kompas/Ichwan Susanto)

Peninjauan Tata Ruang
Menurut Charlie, yang juga Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Papua ini, upaya untuk menjadi provinsi konservasi dilakukan dengan meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat. “Di RTRW saat ini luas kawasan konservasi hanya 36 persen. Namun, RTRW ini sudah lima tahun dan saat ini kesempatan untuk meninjau kembali. Gubernur sangat mendukung,” kata dia.

Komitmen Papua Barat untuk menjadi provinsi konservasi, menurut Charlie, dilakukan karena arah pembangunan nasional saat ini yang cenderung eksploitatif justru menyebabkan berbagai persoalan lingkungan maupun kesenjangan ekonomi masyarakat.

“Saat ini masyarakat Papua miskin secara relatif karena tidak punya uang, namun mereka masih punya cadangan sumber daya alam. Ikan dan sagu masih banyak. Tetapi, kalau tidak dilindungi mereka bisa miskin absolut seperti terjadi di banyak daerah lain. Jadi, konservasi ini untuk menjaga warisan bagi generasi masa depan,” kata dia.

Bustar Maitar perwakilan sekretariat ICBE 2018 dari kalangan lembaga swadaya masyarakat mengatakan, komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menjadi daerah konservasi harus didukung oleh pemerintah pusat. “Ini menjadi awal bagi perubahan paradigma dan memang harus cepat direalisasikan karena berkejaran dengan ekspansi perusahaan perkebunan,” ujarnya.

Namun demikian, untuk merealisasikan hal ini tidak mudah. “Selain dukungan dari masyarakat sipil, terutama juga harus ada komitmen dari kalangan legislatif,” kata Bustar.–AHMAD ARIF

Sumber: Kompas, 7 Maret 2018

Yuk kasih komentar pakai facebook mu yang keren

Informasi terkait

Metode Sainte Lague, Cara Hitung Kursi Pileg Pemilu 2024 dan Ilustrasinya
Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri
PT INKA Fokus pada Kereta Api Teknologi Smart Green, Mesin Bertenaga Air Hidrogen
7 Sesar Aktif di Jawa Barat: Nama, Lokasi, dan Sejarah Kegempaannya
Anak Non SMA Jangan Kecil Hati, Ini 7 Jalur Masuk UGM Khusus Lulusan SMK
Red Walet Majukan Aeromodelling dan Dunia Kedirgantaraan Indonesia
Penerima Nobel Fisika sepanjang waktu
Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’
Berita ini 0 kali dibaca

Informasi terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:30 WIB

Metode Sainte Lague, Cara Hitung Kursi Pileg Pemilu 2024 dan Ilustrasinya

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:23 WIB

Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:17 WIB

PT INKA Fokus pada Kereta Api Teknologi Smart Green, Mesin Bertenaga Air Hidrogen

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:09 WIB

7 Sesar Aktif di Jawa Barat: Nama, Lokasi, dan Sejarah Kegempaannya

Rabu, 7 Februari 2024 - 13:56 WIB

Anak Non SMA Jangan Kecil Hati, Ini 7 Jalur Masuk UGM Khusus Lulusan SMK

Minggu, 24 Desember 2023 - 15:27 WIB

Penerima Nobel Fisika sepanjang waktu

Selasa, 21 November 2023 - 07:52 WIB

Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’

Senin, 13 November 2023 - 13:59 WIB

Meneladani Prof. Dr. Bambang Hariyadi, Guru Besar UTM, Asal Pamekasan, dalam Memperjuangkan Pendidikan

Berita Terbaru

US-POLITICS-TRUMP

Berita

Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri

Rabu, 7 Feb 2024 - 14:23 WIB