Kembali ke Negeri Bahari

Sebagai negara dengan mayoritas wilayah berupa lautan, pembangunan berbasis maritim bukan lagi kebutuhan, melainkan keharusan. Dan, mewujudkan Nusantara sebagai negeri bahari sebenarnya kembali pada tradisi asal leluhur bangsa sejak berabad silam.

Setelah 69 tahun pembangunan di negeri ini lebih berorientasi ke daratan, Presiden Joko Widodo mengajak rakyat kembali melihat lautan yang mendominasi 73 persen wilayah Indonesia. Pada pidato perdana seusai dilantik, Presiden menyebutkan bahwa salah satu cita-cita negara yang hendak diwujudkannya adalah ”menjadikannya sebagai poros maritim dunia, lokus dari peradaban besar politik masa depan”.

Sebagaimana berulang disampaikannya pada masa kampanye, laut adalah masa depan negeri. Bahkan, pidatonya setelah ditetapkan memenangi pemilihan presiden juga dilakukan di atas kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Namun, bagaimana mengoperasionalkan gagasan itu menjadi tantangan berat, mengingat
perspektif pembangunan yang sebelumnya berorientasi daratan telah menjadikan lautan halaman belakang.

Pulau-pulau terdepan Nusantara yang pernah menjadi pintu gerbang pelayaran pada masa lalu kini identik dengan pulau-pulau terpencil. Ditinggalkan. Bandar-bandar besar yang lampau populer, perlahan kehilangan cahayanya. Berabad-abad silam, nama Barus, Singkil, Banda
Neira, Ternate, Tidore, Banten, Jepara, Tuban, dan Gresik dikenal sebagai bandar utama, yang kini menghilang dari peta pelayaran samudra.

Terpinggirkannya perspektif bahari tecermin dari rendahnya kontribusi sektor kelautan terhadap produk domestik bruto (PDB), yaitu hanya sekitar 20 persen. Padahal, menurut Guru Besar Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri, negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil ketimbang Indonesia, seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Thailand, kontribusi bidang kelautannya di atas 30 persen PDB.

Potret lain adalah mayoritas nelayan dan masyarakat pesisir masih terlilit kemiskinan. Di sisi lain, gejala penangkapan berlebih, kehancuran ekosistem pesisir, serta pencemaran melanda sekitar 40 persen wilayah pesisir dan laut Nusantara. ”Yang juga menyedihkan, sejak 10 tahun terakhir kita mulai kebanjiran komoditas ikan impor dan garam,” ujar Rokhmin.

Sektor transportasi laut kondisinya tak kalah mengenaskan, sekalipun potensinya luar biasa. Data Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (2010), sebanyak 45 persen dari semua komoditas yang diperdagangkan di dunia, dengan nilai 1.500 triliun dollar AS per tahun, diangkut melintasi lautan Nusantara. Namun, sejak 1987 hingga kini, Indonesia menghamburkan devisa rata-rata 16 miliar dollar AS per tahun untuk membayar jasa
armada kapal asing yang mengangkut barang ekspor dan impor ke wilayah Indonesia.

Kepala Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Erwandi pun mengkhawatirkan pembukaan ”Tol Laut”, seperti digagas Presiden, tanpa diikuti penguatan industri galangan kapal dan sistem pelayaran, hanya akan menjadikan bangsa ini sebagai penonton. ”Sekarang saja pemilik kapal banyak orang asing.”

Selain itu, lebih dari 75 persen barang yang diekspor harus melalui pelabuhan Singapura karena hampir semua pelabuhan Indonesia belum memenuhi sederet persyaratan internasional. Menurut Rokhmin, dalam sistem rantai suplai dunia, Indonesia tidak diposisikan sebagai produsen komoditas utama dunia, tetapi sebagai konsumen.

Titik balik
Kondisi itu sangat ironis, mengingat pada masa lampau, Nusantara dikenal sebagai Kepulauan Rempah yang diburu banyak bangsa. Dari Tanah Air ini, rempah-rempah yang paling mahal harganya, mulai dari cengkeh, pala, kayu manis, hingga lada, diangkut ke berbagai belahan dunia. Aroma harum aneka rempah mengundang kehadiran Portugis hingga Belanda.

Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, masyarakat Nusantara telah aktif berdagang dengan bangsa lain, ditandai dengan kemajuan teknologi bahari, khususnya dalam pembuatan perahu, sebagaimana ditulis Adrian B Lapian (2008). Sejarawan bahari ini mencatat berbagai jenis angkutan laut, yaitu sampan, perahu, kapal, jukung, lancang, pencalang, dan pinisi. Bahkan, Albuquerque pun membawa serta 60 pembuat kapal dari Lasem, Jawa Tengah, saat meninggalkan Malaka untuk kembali ke Portugis pada 1512.

Tak hanya itu, menurut Adrian, pelaut Nusantara pada masa lalu juga mahir membaca angin dan menggunakan navigasi perbintangan. Pelayaran ke India, bahkan hingga Madagaskar di Afrika, hanya bisa dilakukan karena kecanggihan navigasi dan pengetahuan tentang angin munson.

Menurut peneliti Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB, Arief Purwanto, kekayaan tradisi bahari masa lalu, selain keberlimpahan potensi sumber daya laut, juga merupakan modal penting mewujudkan kejayaan maritim Nusantara. Namun, ia juga mengingatkan tentang kerapuhan ekosistem laut tropis.

Eksploitasi dan pengembangan infrastruktur kelautan harus diimbangi dengan pembenahan sistem sosial, ekologi, dan ekonomi masyarakat. ”Koridornya pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan,” katanya.

Ahli tsunami dari Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko, mengingatkan, pengembangan kelautan harus
didasarkan pada riset terpadu. Riset itu memiliki fungsi penting mengenali kondisi lautan. Lebih penting lagi, memastikan riset itu dijadikan dasar kebijakan. ”Tanpa dasar riset, pembangunan hanya akan didasarkan pada asumsi. Bisa salah sasaran,” katanya.

Kepentingan riset kelautan Indonesia, selain untuk mengeksplorasi potensi sumber daya, juga dibutuhkan untuk mewaspadai ancamannya. Hal itu karena sebagian besar pesisir di Indonesia rentan dilanda gempa dan tsunami. ”Tsunami 2004 yang gagal diantisipasi membuktikan kita tidak mengenal lautan dengan baik,” kata Widjo.

Kembali ke bahari seperti era kejayaan lampau artinya kembali mengenali alam negeri ini dengan baik.

Mengacu Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), kata bahari dimaknai sebagai ’tua sekali’ atau ’dahulu kala’. Adat bahari bermakna adat kuno dan zaman bahari artinya zaman purbakala. Jadi, sebenarnya laut merupakan tradisi yang telah lama ada di negeri ini. Nenek moyang kita memang seorang pelaut!

Oleh: Ahmad Arif

Sumber: Kompas, 8 November 2014