Pemerintah lewat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengharapkan ada beberapa perguruan tinggi negeri, terutama PTN berbadan hukum, masuk ke dalam 500 besar universitas kelas dunia.
Harapan ini tentu tidak berlebihan karena tetangga kita—Malaysia, Singapura, dan Thailand—mampu mewujudkan itu. Kita tahu bahwa sumber daya manusia kita tidak kalah dalam hal kecerdasan dan kualitas akademik. Maka, harapan pemerintah sangat masuk akal. Hal ini tentu menimbulkan tantangan tersendiri bagi PTN badan hukum (BH) untuk bisa memenuhinya. Salah satu faktor penting menjadikan suatu PTN sukses adalah faktor pimpinan, yaitu rektor.
Selama ini belum pernah ada rektor PTN berasal dari kalangan luar akademis. Bahkan, hampir semuarektor berasal dari internal PTN itu sendiri. Walaupun dulu sempat ada calon rektor PT BHMN dari kalangan wirausaha, tetapi ternyata fanatisme sempit masih belum merelakan pimpinan kampus berasal dari luar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Membaca Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menristek dan Dikti No 1/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri disebutkan bahwa persyaratan rektor harus pegawai negeri sipil, berpendidikan doktor, dan jabatan minimal lektor kepala. Di PTN BH, dari beberapa penelusuran pada statuta dari empat PTN BH besar ternyata malah ada yang mensyaratkan rektor harus dari internal universitasnya sendiri.
Hal-hal ini rasanya perlu dipikirkan ulang demi kemajuan PT kita. Sebab, lembaga pendidikan tinggi mestinya cukup terbuka untuk menerima orang dari kalangan eksternal yang memiliki potensi untuk membawa kemajuan.
Dua aliran
Seperti pernah disinggung di OpiniKompas tentang ancaman rektor asing (Kompas, 18/6/2016), ada dua aliran besar dalam posisi dan syarat jabatan rektor di dunia. Di Eropa dan Australia serta negara-negara Asia, rektor adalah akademisi. Mereka disyaratkan seorang yang berkarier sebagai dosen. Di Eropa dan Australia sudah berjalan tradisi itu puluhan bahkan ratusan tahun. Pada praktiknya, terutama di negara-negaraAsia—seperti Korea Selatan atau Indonesia—pemilihan rektor sering berlangsung panas, penuh dengan ketegangan dan sarat politisasi.
Bahkan, masalah itu tidak selesaihingga pemilihan rektor berikutnya.Produktivitas sebagai akademisi akhirnya terganggu hal- hal di luar masalah akademis. Alhasil, output utama sebuah universitas berupa karya-karya ilmiah, baik pemikiran, paper, algoritma, dan produk fisik, tidak menjadi perhatian utama.
Berbeda dengan Eropa, Australia, atau Asia, Amerika Serikat dan Kanadamenganggap rektor adalah seorangmanajer. Dengan begitu, tidak ada syarat seorang rektorharus akademisi, apalagi dengan jabatan akademik lektor kepala atau guru besar.Tak ada juga syarat harus berpendidikan doktor. Aspek-aspek manajerial, seperti kemampuan memimpin, menggerakkan sumber daya, menggali dana, mengambil keputusan cepat dan tepat, membangun jaringan, serta mengambil risiko,adalah hal-hal penting bagirektor.
Di negara penganut aliran pertama, terbukti rektor mampu memajukan universitas yang dipimpinnya. Begitupun di praktik aliran yang kedua,secara empiris mutu pendidikannya tidak kalah. Yang perlu dicatat, di negara penganut aliran pertama yang mampu membawa universitasnya menjadi universitas kelas dunia,mereka didukung para administrator dan staf yang profesional. Pekerjaan administratif pimpinan bisa sangat minim karena terbantu dukungan staf non-akademis yang memadai. Paling gampang dilihat adalah staf di tingkat departemen atau program studi. Di Australia atau di Eropa hanya diperlukan dua atau tiga staf non-akademik di satu jurusan.
Sementara di universitas-universitas negeri di Indonesia, pada satu jurusan bisa punya sampai 20 staf non-akademis. Maka, ketika salah satu asesor ASEAN University Network Quality Assurance dari sebuah negara ASEAN menyaksikan jumlah karyawan di sebuahjurusan di PTN, dia sangat kaget: apa saja yangdikerjakan?
Namun, itulah kenyataannya. Bahkan, tak hanya di level program studi, itu terjadi hingga di fakultas dan biro atau bagian. Begitu banyak karyawan di sana, tetapi tidak jelas apa output-nya.
Sebagai tambahan, karakter dasar manajer dan akademisi pada dasarnya sangat berbeda.Di satu sisi akademisi biasanya hati-hati, cenderung tak berani mengambil risiko, jarang ada langkah-langkah terobosan, jarang bekerja dalam kondisi di bawah tekanan, lebih banyak berpikir analitik daripada sebagai pemecah masalah, melakukan rutinitas, tidak pandai menggerakkan sumber daya. Berbalikan dengan karakter seorang manajer yang berani mengambil risiko, mengambil keputusan cepat, bekerja multitasking dan di bawah tekanan, melakukan hal-hal yang tak rutin. Untuk itu, jika dicari akademisi yang sekaligus mampu menjadi manajer yang baik akan sulit didapatkan. Mungkin pernah ada dalam sejarah, seorang akademisi yang sukses menjadi rektor karena kemampuan manajerial yang bagus. Namun, pada kebanyakan kasus, hal itu sulit ditemukan.
Dengan alasan di atas, rasanya perlu dicoba mengangkat rektor yang bukan akademisi. Kita ambil orang luar universitas yang sukses memimpin lembaga atau perusahaan dan juga punya pemahaman yang baik mengenai pendidikan. Tentu ide ini tak ingin mematikan karier para akademisi yang ingin mencapai jabatan struktural puncak di universitas. Kita harus berpikir secara luas dan jangka panjang demi kemajuan pendidikan tinggi kita. Kalau ada yang berkemampuan super, akademisi sekaligus manajertentu tetap dimungkinkan.
Seseorang yang bukan akademisi yang punya kemampuan manajerial tinggi diharapkan akan lebih mampu membangun dan mengembangkan universitas. Dalam hal ini, misi universitas harus disiapkan PT lewat organ senat atau senat dan majelis wali amanah. Rektor tugasnya menerjemahkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dan mengeksekusinya. Jadi, rektor masih bisa dikontrol dalam hal arah kebijakan dan pengembangan akademik. Namun, bagaimana mengelola sumber daya universitas untuk mencapai target-target yang ditetapkan menjadi tugas dan tanggung jawab seorang rektor.
Kembali jadi akademisi
Pikiran sempit bahwa jabatan rektor adalah hak insan akademis mestinya bisa dikesampingkan.Akademisi ada baiknya konsentrasi di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tri dharma PT inilah fokus utama akademisi. Lebih baik akademisi berkonsentrasi mengembangkan ilmu, menjalani lecturer exchange dengan universitas di luar negeri, jadi pembicara ilmiah di forum-forum bergengsi.
Kebanggaan seorang dosen sebagai akademisi mestinya ada pada karya publikasi, buku, pemikiran, dan karya bermanfaat yang lain, atau sebagai kepala laboratorium yang mampu melahirkan karya-karya berkualitas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,bukan pada karier struktural di universitas.Sedapat mungkin jabatan rektor hingga ke bawah yang merupakan ranah non-akademis dipegang profesional. Ini tidak akan mudah karena selama ini sudah telanjur orang lebih menghargai akademisi yang memegang jabatan struktural daripada akademisi yang mengembangkan laboratorium.
Pemerintah atau universitas perlu memberikan paket imbalan gaji yang menarik bagi profesional yang ingin berkiprah di universitas. Rektor juga perlu diberi cukup keleluasaan untuk memilih pejabat di bawahnya yang bisa membantu dia bekerja.Kalau ini bisa dilakukan, mungkin kita akan lebih cepat mencapai harapan masuk dalam 500 besar universitas kelas dunia.
Di masa depan bahkan bisa dicoba menteri pendidikan (dan kebudayaan) tidak harus berasal dari akademisi, seperti halnya menteri pertahanan tidak harus seorang tentara. Praktik seperti itu biasa terjadi di negara lain.
Budi Santosa, Guru Besar Teknik Industri ITS
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 November 2016, di halaman 6 dengan judul “Haruskah Rektor Akademisi”.
