Distribusi Dokter Bermasalah

Pembukaan Fakultas Kedokteran Baru Bukan Strategi Tepat
Dibandingkan dengan negara ASEAN lain, rasio dokter terhadap penduduk di Indonesia memang lebih rendah. Namun, jumlah dokter di Indonesia saat ini cukup untuk melayani seluruh rakyat. Masalahnya, dokter-dokter itu terkumpul di sejumlah kota dan provinsi tertentu.

Salah satu pertimbangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) memberikan izin pembukaan delapan fakultas kedokteran baru pada Maret 2016 adalah untuk meningkatkan rasio dokter terhadap penduduk. Alasan lain ialah menyebarkan dokter dan fakultas kedokteran ke seluruh Indonesia.

”Persebaran dokter tidak baik karena bertumpuk di Pulau Jawa ataupun kota-kota besar,” kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir di Jakarta, pekan lalu.

Jika mengacu pada perhitungan beban kerja ideal dokter yang ditetapkan pemerintah, rasio satu dokter untuk 2.500 penduduk terlampaui. Rasio itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan asumsi 20 persennya sakit, luas wilayah, beban kerja, dan waktu layanan.

Menurut data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 9 Mei 2016, jumlah dokter 110.720 orang, artinya satu dokter melayani 2.270 penduduk. Kemristek dan Dikti ingin rasio dokter Indonesia jadi satu dokter untuk 1.100 warga, seperti di Malaysia.

Sesuai data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio dokter di Malaysia pada 2010 mencapai satu dokter untuk 835 penduduk. Di Singapura pada 2013, satu dokter untuk 513 penduduk.

Ledakan jumlah dokter
Target pemerintah satu dokter untuk 2.500 penduduk atau 41 dokter untuk 100.000 penduduk tercapai pada 2015. Pemerintah menargetkan satu dokter untuk 2.000 penduduk pada 2025.

Jika pada 2025 diproyeksikan ada 285 juta penduduk, maka dengan rasio satu dokter untuk 2.000 penduduk, akan diperlukan 142.500 dokter. Dengan produksi dokter saat ini 7.000-8.000 orang per tahun, dalam 4-5 tahun ke depan, jumlah itu terpenuhi.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA–Sebanyak 11 dokter muda atau koas memperhatikan penjelasan dari dokter spesialis kulit dan kelamin Rani Manoe sebelum penanganan terhadap seorang pasien di Poli Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura, Papua, Selasa (3/5).

Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Hartono mengatakan, jika 75 fakultas kedokteran yang ada menghasilkan lulusan, akan ada 10.000-12.000 dokter baru per tahun. Dengan tambahan delapan fakultas kedokteran baru, jumlah dokter akan melambung.

Sekretaris Umum AIPKI Riyani Wikaningrum mengingatkan potensi ledakan jumlah dokter di Indonesia. Di Malaysia, dengan penguasaan bahasa Inggris baik, dokter bisa bekerja di negara-negara persemakmuran.

Sementara di Filipina, ledakan jumlah dokter dengan gaji rendah membuat banyak dokter memilih bekerja di Amerika Serikat. Namun, kompetensi mereka sebagai dokter tidak diakui sehingga mereka hanya bekerja sebagai asisten dokter atau tenaga kesehatan lain.

Karena itu, Riyani mengingatkan pentingnya menjaga standar profesi dan standar kompetensi dokter Indonesia. Dua standar itu hanya bisa dipenuhi apabila pendidikan kedokteran bermutu dan patuh pada standar yang ditetapkan. ”Sekarang bukan waktunya meningkatkan jumlah dokter, tapi bagaimana meningkatkan mutu dokter,” kata Ketua KKI Bambang Supriyatno.

Peningkatan mutu dokter Indonesia mendesak dilakukan. Sebab, sesuai data KKI tahun 2015, ada 29 fakultas kedokteran atau 37 persennya berakreditasi C. Dengan tambahan delapan fakultas baru, jumlah fakultas berakreditasi C jadi 45 persen.

Namun, data itu bisa berbeda karena tak ada data tunggal dan pembaruan data terus-menerus. Misalnya, data KKI 2015 menyebut Fakultas Kedokteran Universitas Mataram berakreditasi C, tetapi pihak universitas menyebut sudah berakreditasi B. ”Akreditasi B sejak 2013 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi,” kata Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mataram Wira Sapta Karyadi. Sementara FK Universitas Bengkulu dan Universitas Nusa Cendana sudah meluluskan dokter.

Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Kuntjoro mengatakan, proses pendidikan dokter di Indonesia menempatkan keselamatan pasien menjadi hal utama di puskesmas dan rumah sakit.

Tidak merata
Meski rasio dokter Indonesia sudah melampaui target, mereka umumnya terkumpul di kota besar dan provinsi tertentu. Sebagai perbandingan, di DKI Jakarta, sebagai provinsi dengan rasio dokter terbaik, satu dokter menangani 608 penduduk. Di Sulawesi Barat, provinsi dengan rasio terburuk, satu dokter mengurusi 10.417 penduduk.

Meski demikian, rasio satu dokter untuk 2.500 penduduk itu tak bisa diterapkan secara merata. Di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, rasio dokter belum terpenuhi akibat jumlah penduduk besar. Di Indonesia timur, standar itu sulit diterapkan akibat wilayah luas, medan sulit, dan penduduk terpencar.

”Soal di Indonesia bukan jumlah dokter kurang, tetapi sebaran tidak merata,” kata Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri, kemarin.

Di sisi lain, dari 9.731 puskesmas yang ada, 5 persen tak punya dokter sama sekali. Sementara 9 persen puskesmas lain memiliki dokter, tetapi tempat tinggal dokternya jauh dari puskesmas karena lokasi puskesmas terpencil.

Meski pemerintah membuka berbagai program pemerataan dokter, nyatanya dokter yang berminat ditempatkan di daerah tertentu amat kurang. Dokter terkonsentrasi di daerah kaya atau daerah yang kepala daerahnya peduli kesehatan.

Selain itu, dokter cenderung memilih bekerja di daerah yang mampu memberikan insentif besar, memiliki sarana memadai untuk menunjang profesi mereka, dan menawarkan jenjang karier yang jelas.

Usman menambahkan, tidak meratanya dokter terkait kemampuan fiskal dan komitmen pemerintah daerah terhadap kesehatan. Sejak pelaksanaan otonomi daerah, penerimaan dokter menjadi kewenangan pemerintah daerah. ”Tak ada sistem makro yang bisa memaksa dokter menyebar ke daerah dengan insentif cukup,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Alma Lucyati mengatakan. sebagian dokter enggan ditempatkan di daerah pedalaman karena kurangnya peralatan kesehatan. ”Peralatan penunjang profesionalitas dokter harus jadi perhatian kepala daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, moratorium pengangkatan pengawai negeri sipil di hampir semua kabupaten/kota di Jawa Barat membuat jenjang karier dokter menjadi tidak jelas.

Untuk mengatasi ketidakmerataan distribusi dokter, Usman mengingatkan, hal itu tak bisa diselesaikan Kemenkes atau Kemristek dan Dikti saja. Kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara diperlukan agar kesehatan semua warga terlayani secara bermutu dan menjaga marwah dokter Indonesia.(DNE/CHE/ENG/SEM/ADH/MZW)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Mei 2016, di halaman 1 dengan judul “Distribusi Dokter Bermasalah”.