Petani pelaksana usaha tani tidak ubahnya seorang pengusaha industri. Sekecil apa pun lahan garapannya, petani adalah industriawan. Pekerjanya disebut buruh tani. Ini tidak beda dengan industri rumah tangga yang memproduksi tahu goreng dan mempekerjakan satu-dua karyawan sehingga digolongkan industri mikro atau industri kecil.

Kehidupan masyarakat pertanian inilah yang sebaiknya diatur dengan bijak dalam perundangan dan perilaku politik, baik secara mikro maupun makro, yang secara keseluruhan bisa kita sebut sebagai politik pertanian.

Bagaimana mengatur pertanian dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan, misalnya, dalam kebijaksanaan pangan nasional atau dengan pemerintahan—baik institusi yang paling rendah sampai yang paling tinggi—dan bagaimana menguasai segenap perundangan yang berlaku bagi bidang pertanian, semua itu merupakan ranah makro dalam politik pertanian.

Pemikiran konseptual

Kebijakan makro mencakup pemikiran konseptual dalam memberi arahan kehidupan masyarakat petani supaya bisa lebih sejahtera. Semua itu berkisar pada komoditas yang dikelola petani, baik berbentuk pertanian rakyat atau perkebunan, korporasi atau koperasi, dan spesifik untuk setiap komoditas kelolaan.

Adapun secara vertikal politik pertanian dapat distratifikasi atas dasar situasi dan kondisi lahan garapan, proses, maupun produk. Misalnya, bagaimana kebijakan yang akan dianut terhadap lahan garapan di dataran tinggi atau rendah, di tegalan atau pesawahan, di pesisir atau pegunungan.

Dalam proses, stratifikasi inilah kemudian dapat diadakan antara lain pengelolaan budidaya intensif atau ekstensif, pemanfaatan benih varietas lokal atau varietas bersertifikat, pemupukan organik atau anorganik.

Stratifikasi dalam produk juga bisa dilakukan, misalnya produk yang diorientasikan untuk ekspor atau untuk kepentingan domestik, penting tidaknya pemilahan (grading), dan perhatian terhadap pengepakan produk.

Semuanya itu merupakan stratifikasi vertikal dalam politik pertanian. Dalam mengembangkan politik pertanian sebagai ilmu, tentunya sampai pada pemikiran bagaimana ideologi pertanian perlu diciptakan sehingga pembangunan pertanian bukan saja meraih posisi ekonomi yang menguntungkan, melainkan juga tetap menjaga budaya masyarakat petani yang serba manusiawi.

Pembangunan ekonomi dan budaya perlu tetap menjadi isi keilmuan politik pertanian yang diemban dan dikembangkan. Secara vertikal dicapai modernisasi melalui teknologi maju, dan secara horizontal tidak mengabaikan sosial-budayanya.

Pertanian subsisten memang sudah tidak sesuai lagi dalam konstelasi ekonomi modern. Namun, semaju apa pun kondisi masyarakat tani, ideologi petani adalah membawa bidang pertanian agar menghidupi dan mumpuni. Seorang sarjana pertanian sebaiknya menguasai keilmuannya dengan pengetahuan ideologi pertanian.

Agropolitik

Ilmu untuk berkembang hanya bisa dicapai melalui kegiatan berbagai penelitian. Begitu pula politik pertanian sebagai ilmu harus ditunjang oleh berbagai penelitian agar bisa terus berkembang dan akhirnya bisa memajukan masyarakat petani.

Di samping majunya agribisnis yang digelorakan dalam bisnis petani, perlu ada agropolitik yang diserapkan di kalangan masyarakat. Dengan demikian, orang memandang pertanian tidak sekadar cukup bila melihat hamparan sawah dari tepi jalan.

Agropolitik atau politik pertanian sebagai ilmu mengajarkan kita berpikir konseptual untuk bidang pertanian. Pertanian bukan suatu bidang yang cukup dihadapi secara reaktif saja dan secara pragmatis bisa dicarikan solusi sesaat, kemudian dianggap selesai permasalahannya.

Pertanian dengan pemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar selalu dinyatakan gurem karena dengan lahan seluas itu bagaimana dia bisa dibawa maju. Kalau lahan itu berupa pesawahan dan bisa ditanami padi dua kali setahun, petani pengelola lahan itu toh tidak bisa terlepas dari belenggu kemiskinan.

Dengan berbasis pemikiran luas lahan garapan demikian saja, barangkali pertanian baru bisa tidak memiskinkan kalau lahan petani bisa lebih luas sehingga mencapai 10 hektar. Bagaimana bisa sampai ke sana, diharapkan ilmu agropolitik bisa menjawabnya secara konseptual.

Puluhan petani gurem itu bisa mengelompok dan membentuk kelompok tani sehingga memudahkan penyaluran subsidi sarana produksi. Petani bisa menaikkan produksi padinya dan membisniskan produk berupa gabah kering panen ke Bulog. Sampai di situ sajakah yang dinamakan agribisnis petani?

Ilmu agropolitik harus bisa menelurkan pemikiran konseptual bagaimana petani sebagai industriawan tidak hanya puas dengan bisnis produk mentahan. Ke depan, agropolitik berperan mengubah pandangan tradisional pertanian itu menjadi rasional industrial yang bisnis produk industrinya juga menjadi bisnis petani dan membudaya.

Begitu juga terhadap petani dengan produk hortikultura. Perlu pemikiran konseptual dalam agropolitik sehingga perilaku industrial mengubah budaya yang menjadikan stigma pertanian hortikultur tidak sekadar sampai proses produksi mentahan.

Nilai tambah

Pemikiran konseptual dalam ilmu politik pertanian yang kemudian saya sebut dengan istilah agropolitik juga sampai pada bagaimana mencapai nilai tambah. Secara tradisional petani sebenarnya sudah meresapi pengertian nilai.

Kepuasan dalam mencapai suatu nilai lebih bisa dihayati meski nilai tidak terukur. Maka, dalam mencapai nilai yang lebih baik kepuasan bisa diwujudkan jadi nilai tambah yang lebih realistis dan konkret.

Artinya, pertanian dengan basis pemikiran industrial yang berteknologi maju merupakan sistem dari hulu sampai hilir dengan orientasi nilai tambah yang senantiasa bertambah besar, baik melalui peningkatan mutu maupun efisiensi kerja.

Dengan wacana seperti yang saya kemukakan di atas, rasa-rasanya pendidikan pertanian Fakultas Pertanian saat ini (mudah-mudahan saya salah) kurang memperhatikan pengembangan agropolitik atau ilmu politik pertanian dalam pendidikannya.

Berpikir secara parsial-sektoral memang tercapai, tetapi menelurkan menjadi pemikiran konseptual budaya masih kurang bisa dikuasai. Mudah-mudahan dalam era modernisasi saat ini, baik dalam teknologi informasi dan komunikasi maupun bioteknologi, politik pertanian atau agropolitik sebagai ilmu perlu lebih diperhatikan para pendidik.

Dengan demikian, lahir sarjana-sarjana pertanian yang mampu memajukan pembangunan pertanian tidak hanya dalam bisnis ekonomi, tetapi juga seutuhnya dalam pembangunan budaya, agrikultur-agropolitik-agribisnis.

Sjamsoe’oed Sadjad Guru Besar Emeritus Budidaya Pertanian IPB

Sumber: Kompas, 16 Mei 2012

Lahirlah kebijakan energi mix, dengan komposisi batu bara 32,7 %, gas bumi 30,6%, minyak bumi 26,2%, PLTA 2,4%, panas bumi 3,8% dan lainnya 4,4%. Tidak hanya itu, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi. Di samping itu, PLN juga membuat kebijakan tarif berdasar reward and punishment. Yakni, bagi yang mampu menghemat listrik akan didiskon dan bagi yang melampui dari yang ditetapkan akan dikenai pembayaran yang lebih.

Dalam rangka penghematan pula, PLN telah mendistribusikan lampu hemat energi dengan asumsi ketika pelanggan menggunakan lampu yang diberikan oleh PLN, maka akan menghemat energi secara nasional.

Walaupun berbagai macam usaha telah dilakukan, namun efek krisis energi ini masih sangat dirasakan oleh masyarakat. Ketergantungan kita terhadap energi dari bahan bakar fosil akan menjadi ancaman bagi kita sendiri. Antara lain, semakin menipisnya sumber-sumber minyak bumi jika tidak ditemukan sumber minyak yang baru, meningkatnya polusi (CO2) yang dihasilkan dari penggunaan energi dari bahan bakar fosil tersebut sehingga akan memicu efek rumah kaca.

Sebenarnya di Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan dalam jumlah besar. Beberapa di antaranya bisa segera diterapkan di Tanah Air, seperti bioetanol sebagai pengganti bensin, biodiesel untuk pengganti solar, tenaga panas bumi, mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin, bahkan sampah/limbah pun bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Bioetanol sebagai pengganti bensin, dapat diproduksi dari tumbuh-tumbuhan seperti tebu, singkong, ubi, dan jagung yang dapat dengan mudah dikembangkan di negara kita. Salah satu keunggulan dari bioetanol ini adalah tingkat polusi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil.

Mudah Diperoleh

Biodiesel yang berasal dari minyak tanaman, seperti kelapa sawit, jarak, kelapa, dan lain-lain, juga dengan mudah diperoleh di Indonesia.  Kedua bahan energi dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Tetapi kendala yang utama adalah bagaimana membangun rantai produksi energi tersebut mulai dari petani sebagai pelaku utama dalam penyediaan bahan baku sampai ke distribusi energi yang dihasilkan. Ketersediaan dan keberlanjutannya jangan sampai mengganggu produksi pertanian kita.

Panas Bumi

Sebagai negara yang terletak di daerah ring of fire, Indonesia memiliki sumber energi panas bumi yang melimpah, tetapi saat ini baru sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Untuk daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh jaringan listrik, maka dapat menggunakan energi dari matahari. Solar Home System (SHS) adalah modul sel surya yang digunakan untuk satu rumah dengan daya kecil. Untuk sementara, SHS ini dapat meningkatkan rasio elektrifikasi.

Tetapi pendampingan harus selalu dilakukan agar program ini tidak hanya sebatas gebrakan awal dan selanjutnya masyarakat tidak dapat melakukan perawatan secara mandiri.

Dari sisi ekonomi, SHS termasuk mahal terutama dalam perawatan, karena umur baterai yang tidak telalu lama dan harganya yang masih tinggi.

Mikrohidro merupakan sumber energi yang menarik dan murah. Meskipun daya yang dibangkitkan tidak terlalu besar, tetapi mikrohidro ini termasuk sumber energi yang ramah lingkungan. Tidak terlalu besar lahan yang dibutuhkan, tetapi cukup aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu agar dapat membangkitkan energi listrik. Mikrohidro ini sangat cocok untuk daerah pedesaan yang terdapat sumber aliran air dan jauh dari jangkauan jaringan listrik.

Hampir semua sumber energi tersebut sudah diterapkan, meskipun dalam skala sangat kecil dan belum mampu menggantikan energi dari bahan bakar fosil. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengatasi krisis energi ini antara lain, perlu dibangun kepedulian masyarakat akan pentingnya energi dan terbatasnya sumber sumbernya, sehingga dalam memanfaatkan dapat dilakukan secara efisien.

Lebih Murah

Dalam jangka pendek, selain penghematan, maka perlu dibangun pembangkit energi yang lebih murah dan dengan cepat dapat segera digunakan, seperti PLTU dari batu bara ataupun dari gas. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam penggunaan batu bara adalah bagaimana menurunkan tingkat emisi yang dihasilkan dari batu bara tersebut. Penerapan clean coal technology perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan emisi yang merugikan masyarakat.

Juga potensi panas bumi di Indonesia harus digali dan diberdayakan juga untuk kontribusi energi nasional. Untuk jangka panjang, maka perlu diusahakan pencarian sumber- sumber energi baru dan mengintensifkan penggunaannya, termasuk dalam bidang transportasi, karena saat ini konsumsi bahan bakar untuk transportasi sangat tinggi.

Riset terkait konsep hidrogen economy perlu digalakkan menuju konversi energi yang bebas emisi. Kepedulian masyarakat terkait dengan penghematan listrik dan pemerintah terkait dengan kebijakan energi nasional yang taktis dan bertanggung jawab harus segera dibangun secara bersama agar krisis energi ini segera teratasi. (24)

Agung Prihantoro, penulis lepas, pemerhati masalah energi

Sumber: Suara Merdeka, 30 April 2012

Ketergantungan masyarakat pada semen juga tak terbendung. Konsumsi semen dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dengan dimulainya beberapa proyek infrastruktur secara besar-besaran sejak pertengahan 2011 menyebabkan permintaan semen meningkat pesat menembus angka 48 juta ton penjualan. Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindus-trian Panggah Susanto memprediksi  pada tahun 2012 volume penjualan semen meningkat menjadi 52 juta ton, setara dengan pertumbuhan ekonomi.

Seperti kita ketahui, semen merupakan bahan yang digunakan untuk merekatkan bahan bangunan. Kata semen berasal dari bahasa Latin caementum,  artinya “memotong menjadi bagian-bagian kecil tak beraturan”.  Perekat dan penguat bangunan ini awalnya merupakan hasil percampuran batu kapur dan abu vulkanis.  Fungsi semen dikenal sejak zaman Romawi, tepatnya di Pozzuoli, Italia. Bubuk itu lantas dinamai pozzuolana.

Baru pada abad ke-18 (ada juga sumber yang menyebut sekitar tahun 1700-an M), John Smeaton, insinyur asal Inggris, menemukan kembali ramuan kuno berkhasiat luar biasa ini. Dia membuat adonan dengan memanfaatkan campuran batu kapur dan tanah liat saat membangun menara suar Eddystone di lepas pantai Cornwall, Inggris.

Joseph Aspdin (juga insinyur berkebangsaan Inggris) pada 1824 mengembangkan semen Portland. Dinamakan Portland karena warna hasil akhir olahannya mirip tanah liat Pulau Portland, Inggris. Hasil rekayasa Aspdin inilah yang kini banyak ditemui di toko-toko bangunan.

Aspdin sesungguhnya tak jauh beda dari Smeaton yang mengandalkan dua bahan utama, batu kapur (kaya akan kalsium karbonat) dan tanah lempung yang banyak mengandung silika (sejenis mineral berbentuk pasir), aluminium oksida (alumina) serta oksida besi. Bahan-bahan itu kemudian dihaluskan dan dipanaskan pada suhu tinggi sampai terbentuk campuran baru. Selama proses pemanasan, terbentuklah campuran padat yang mengandung zat besi. Agar tak mengeras seperti batu, ramuan diberi bubuk gips dan dihaluskan hingga berbentuk partikel-partikel kecil mirip bedak.

Bahan Alternatif

Sampai saat ini bahan  baku semen belum tergantikan. Ada upaya pencarian bahan alternatif pengganti semen, misalnya dengan menggunakan flay ash, yakni abu sisa pembakaran batubara pada PLTU, namun masih diteliti dampak negatifnya.

Bahan lain yang diklaim dapat menggantikan material semen adalah lumpur Lapindo, Sidoarjo, sebagaimana pernah dipopulerkan pakar Fisika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Prof. Dirmanto. Menurutnya,  lumpur yang keluar dari bekas lubang pengeboran Lapindo Brantas Inc itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku semen (portland).

Dalam penelitian tersebut, eksperimen dilakukan lewat pembuatan paving  blok dengan mencampurkan lumpur Lapindo sekitar 20 – 60 persen. Hasilnya cukup bagus, kekuatan tekannya bisa dua kali lebih kuat daripada paving blok biasa.

Setelah diuji di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan (FMIPA) ITS Surabaya, lumpur Lapindo mengandung  pasir silika (SiO2). Pasir silika merupakan salah satu komponen utama dalam pembuatan semen.  Dari hasil pencampuran bahan-bahan pembuat semen tadi, seperti kapur, pasir silika dan zat aditif lainnya, menghasilkan larnit yang berbentuk gumpalan-gumpalan.  Agar berbentuk serbuk halus harus dipanaskan.

Hasil eksperimen menyimpukan, larnit dari semen lumpur Lapindo mencapai 59 persen. Sementara semen (portland) komersial, kandungan larnitnya sebesar 61 persen. Namun, larnit dari lumpur Lapindo ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi dengan dipanaskan hingga 1.400 derajat karena saat pengujian hanya dipanaskan hingga 120 derajat Celcius.

Meskipun skala uji laboratorium hasilnya sudah memuaskan, namun penggunaan lumpur Lapindo sebagai bahan baku semen belum bisa dimanfaatkan secara komersial. Masih menunggu hasil penelitian lanjutan yang lebih serius.

Dosen ITS Januarti Jaya Ekaputri, lewat disertasi doktornya  memaparkan, kandungan kimia pada lumpur Lapindo  nyaris  sama dengan flay ash, hanya berbeda pada sifat fisiknya. Pada lumpur tidak bisa dicampurkan begitu saja, tapi harus ada bahan kimia sebagai aktifator.  Kita tunggu saja hasil finalnya. (24)

Kawe Shamudra, penulis lepas, tinggal di Batang

Sumber: Suara Merdeka, 23 April 2012

Hanya saja, seismograf harganya mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat bawah. Tapi tak perlu khawatir karena alat ini bisa dibuat sendiri dengan peralatan seadanya di sekitar kita. Selain biayanya murah, teknik pembuatannya juga mudah. Buktinya anak-anak SD  di Jember bisa melakukannya dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas.

Prinsip alat detektor gempa sesungguhnya sangat sederhana. Bila terjadi getaran atau gempa bumi, alat ini akan bergetar, di mana bandul yang berada di dalam tabung akan bergerak menyentuh kawat yang dialiri arus listrik. Saat listrik menyala maka suara bel akan berbunyi. Sentuhan itu akan membuat arus listrik yang berasal dari aki atau baterai akan mengalir menuju alarm dan akhirnya membunyikan alarm atau bel tersebut. Agar alarm peringatan dapat terus berbunyi meskipun bandul sudah tidak menyentuh kawat yang dialiri arus listrik, dibuatlah rangkaian relay.

Detektor gempa yang lebih canggih juga pernah dibuat mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo,  hanya dengan modal Rp 50.000. Detektor ini berhasil meraih juara pertama  dalam kompetisi Rancang Bangun 2010 tingkat nasional di Universitas Udayana, Bali.

Alat deteksi gempa ini merupakan rangkaian alarm lengkap dengan relay, speaker kecil, dan stop kontak ini dihubungkan sebuah gelang besi dan bandul dari kelereng berbalut kawat tembaga sebagai sensor gerak. Listrik alat ini bersumber dari baterai 9 volt.

Detektor ini pada prinsipnya bertumpu pada bandul besi yang akan bergetar akibat guncangan gempa. Jika getaran gempa cukup besar, bandul tersebut akan menyentuh lempengan yang berbentuk lingkaran (ring) yang dipasang di sekitarnya. Persentuhan bandul dengan ring yang disambungkan dengan sistem relay listrik itu akan langsung membunyikan alarm yang dipasang pada sistem rangkaian detektor.

Cara Membuat

Inilah  tips yang disuguhkan situs blak-blakan.com. Sediakan bahan-bahan, antara lain bel pintu kabel (bukan wireless), kawat listrik halus (bisa dipakai dari kabel bel pintu), kawat biasa (2 mm untuk dibuat ring/cincin), pipa paralon (PVC 1,5 x 40 cm berguna untuk pelindung dari angin atau binatang seperti cicak), unting-unting (yang diharapkan bergerak saat gempa) dan paku secukupnya. Sedang alat yang digunakan antara lain palu, tang, gergaji dan lain-lain yang diperlukan. Teknik pembuatannya bisa dilihat lewat sketsa (gambar).

Prinsip kerjanya sama dengan menekan bel pintu. Hanya saja,  sakelar bel dimodifikasi untuk berbunyi saat goyangan unting menyentuh cincin.  Unting-unting berbentuk kerucut terbalik berfungsi mengatur tingkat sensitivitas dari alarm dengan menarik atau menurunkan unting. Selain itu, unting mempunyai berat yang cukup untuk bergerak saat terjadi goyangan.

Yang perlu diperhatikan, unting dan kabel berbahan konduktor seperti tembaga, besi dan lain-lain. Unting-unting dan kabel penggantungnya harus bergerak bebas dalam pipa PVC ataupun pada cincin kawat. Bagian atas maupun bawah PVC dibuatkan kotak untuk antisipasi gangguan angin.

Nada bel jangan sama dengan bel pintu, tetapi cari nada seperti lagu agar lebih panjang, pakai baterai alkaline supaya lebih awet dan kotak pembungkusnya lebih baik pakai yang transparan supaya memudahkan pengecekan. Teknik ini pernah diujicobakan saat terjadi gempa di Kepulaian Mentawai pada 25 Oktober dan terbukti berfungsi dengan baik.(24)

Kawe Shamudra, penulis lepas, tinggal di Batang

Sumber: Suara Merdeka, 16 April 2012

Bagi masyarakat awam, hal itu dianggap mustahil. Namun bagi para ahli mesin bermotor, hal tersebut merupakan tantangan yang harus ditaklukannya. Untuk itu, berbagai penelitian dan uji coba telah mereka lakukan yang memakan waktu bertahun-tahun dan dana miliaran rupiah.

Tata Motors, produsen mobil terkenal di India, setelah terkenal dengan mobil termurah di dunia, Ratan Tata, kini berencana memproduksi mobil berbahan bakar air. Perusahaan otomotif terbesar di India ini berambisi untuk tidak lagi memproduksi mobil-mobil bermesin konvensional, hybrid dan listrik, tapi bagaimana menciptakan teknologi yang bisa mengubah air menjadi sumber energi untuk sebuah kendaraan.

Tata bahkan rela menginvestasikan 15 juta dolar Amerika Serikat untuk sebuah proyek permulaan guna mendukung penelitian. Informasi mengenai rencana Tata melakukan terobosan di bidang industri otomotif ini dipaparkan Ketua Dewan Penasihat Ilmiah Perdana Menteri, Prof CN Rao.

Ia mengatakan, satu teman dekatnya di Institut Teknologi Massechusetts Amerika Serikat (AS) berhasil menemukan cara bagaimana memisahkan air langsung menjadi hidrogen dan oksigen. ”Teknologi hidrogen saat ini sudah ada, tapi bagaimana menggunakan hidrogen dari air itu yang akan jadi tantangan lebih besar,” paparnya sebagaimana dikutip situs Motoroid.

Teknologi tersebut bahkan dirancang untuk bisa menggunakan berbagai jenis air termasuk air hujan, air toilet, atau bahkan air laut.

Dengan predikat Tata Nano sebagai mobil termurah sejagad, maka kemungkinan besar mobil berbahan bakar air hasil rancang bangun Tata Motors bisa memiliki harga yang lebih terjangkau dibanding mobil berteknologi ramah lingkungan lainnya. (24)

Moch Danny Fadly, penulis lepas, tinggal di Semarang

Sumber: Suara Merdeka, 23 April 2012

Bagaimanakah sikap para ilmuwan Indonesia menghadapi masalah kemanusiaan di masa depan? Mampukah perguruan tinggi di Indonesia melahirkan puncak kreativitas dan inovasi, sejajar dengan perguruan tinggi lain di dunia?

Universitas adalah gerakan moral tempat lahirnya produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dengan kapasitas intelektual dan kepeduliannya yang tinggi punya potensi sangat besar untuk ikut mengatasi berbagai persoalan dunia di masa depan.

Namun, potensi itu saja tak cukup. Ada hal mendasar yang sangat dibutuhkan, yaitu kebebasan akademik! Inilah landasan moral para ilmuwan untuk bekerja memaksimalkan kemampuan intelektualnya. Jika menghendaki bangsa yang kuat, kebebasan akademik tak boleh dibatasi oleh siapa pun, bahkan harus didukung sepenuhnya oleh negara melalui perangkat hukum.

Di Jerman dan Filipina, kebebasan akademik termuat dalam konstitusi. Bagaimana Indonesia? Sesudah 66 tahun Indonesia merdeka serta menjadi negara demokrasi dan rule of law, kebebasan akademik yang paling esensial itu pun masih harus diperjuangkan.

Universitas setiap saat dapat diintervensi pemerintah dalam bentuk apa pun, antara lain dengan dalih ketergantungan dana kepada pemerintah. Padahal, secara konstitusional sudah kewajiban negara untuk memberikan hak pendidikan kepada setiap warga negara, termasuk menghidupi universitas. Jadi, tidaklah tepat apabila universitas menggadaikan kebebasan akademiknya, lalu dikontrol pemerintah, dengan alasan kegiatan operasionalnya dibiayai pemerintah. Bukankah itu sudah merupakan kewajiban negara?

Otonomi universitas

Pemerintah di negara-negara maju bahkan ada yang mendanai 100 persen, tetapi tidak mencampuri urusan pendidikan tinggi. Hampir di seluruh dunia—bahkan di sejumlah negara berkembang, termasuk ASEAN—universitas sudah menjadi independen, tetapi pemerintah tetap tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam hal pendanaan. Ada banyak pemerintah yang bahkan menciptakan skema pinjaman keuangan kepada para mahasiswa untuk membiayai kuliah mereka.

Indonesia ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain dalam hal memandirikan perguruan tinggi. Barangkali inilah yang menjelaskan mengapa prestasi ilmuwan Indonesia termasuk yang rendah di dunia meski ada banyak orang pandai di negeri ini. Pemerintah bahkan tidak memiliki konsep mendasar. Kebijakan yang diambil pun ”tambal sulam”, yang justru menuai banyak kritik. Contohnya, mensyaratkan kelulusan mahasiswa dengan tulisan di jurnal ilmiah tanpa paham apa kriteria dan standar tulisan ilmiah itu.

Ketidakmandirian pendidikan tinggi juga menjelaskan mengapa banyak ilmuwan Indonesia yang sangat pandai lari ke luar negeri, membaktikan dirinya untuk kemajuan bangsa lain. Di sini mereka tidak mendapatkan laboratorium yang memadai dan kesejahteraan lahir batin yang dibutuhkan untuk sampai pada puncak prestasi akademik. Atmosfer akademik tak menunjang. Adakalanya ilmuwan tidak bisa bersuara karena terbelenggu oleh kedudukannya dalam hierarki birokrasi akademik.

Kebebasan akademik hanya bisa diperoleh dalam universitas yang otonom. Di dalamnya terdapat persyaratan tata kelola dan aksesibilitas publik terhadap pendidikan tinggi.

Kebebasan akademik adalah hak setiap profesor, staf pengajar, dan peneliti terkait kegiatan mereka dalam pengajaran dan penelitian. Tentu saja yang sejalan dengan tradisi universitas, kode etik, prinsip toleransi, dan obyektivitas.

Profesor bebas menentukan isi kuliahnya dan menerbitkan hasil penelitian tanpa meminta persetujuan. Akademisi hanya mengabdi pada kebenaran, kejujuran, dan keadilan, terbebas dari kepentingan politik praktis dan agama tertentu dalam tugasnya. Jangan terulang lagi masa kelam Orde Baru saat pemerintah mencengkeram universitas dan membungkam akademisi.

Kebebasan akademik juga ada pada institusi, yaitu kebebasan untuk mengangkat pegawai, menetapkan standar masuk bagi mahasiswa. Mahkamah Agung Amerika pernah memutuskan bahwa kebebasan akademik universitas adalah untuk menentukan sendiri siapa boleh mengajar, apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajar, dan siapa yang diizinkan untuk belajar.

Independensi universitas
Otonomi universitas akan menumbuhkan budaya akademik yang mengajarkan nilai-nilai ilmu pengetahuan, argumentasi dengan dasar ilmiah dalam setiap pengambilan keputusan. Budaya akademik yang demikian akan melahirkan hubungan kolegial yang egaliter dan sehat atas dasar saling menghormati dan memberdayakan di antara para ilmuwan.

Apabila universitas dijadikan bagian dari birokrasi pemerintah, akan tumbuh budaya birokrasi yang lamban, tidak efisien, dan korup. Universitas di Indonesia akan semakin tidak mampu mengejar perkembangan ilmu dan akan kalah bersaing dengan universitas di dunia.

Otonomi universitas setali tiga uang dengan tata kelola universitas, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik untuk ikut mengontrol. Ada otonomi untuk mengelola keuangan sendiri dan tidak melibatkan birokrasi kementerian yang rawan korupsi seperti selama ini. Semakin terkait dengan birokrasi keuangan pemerintah, semakin tersedia celah bagi penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.

Aksesibilitas masyarakat, khususnya kelompok rentan secara ekonomi dan sosial, harus dapat dijamin dalam universitas yang otonom. Pendanaan universitas tidak boleh mengandalkan dari bayaran mahasiswa, tetapi dari negara, korporasi dengan corporate social responsibility (CSR)-nya, dan kegiatan-kegiatan penelitian yang hebat.

Tujuan dari otonomi adalah memampukan para ilmuwan untuk sampai pada puncak prestasi akademik, seperti yang diamanatkan para pendiri bangsa ini. Kreativitas dan inovasi ilmuwan dinantikan masyarakat ilmiah dunia untuk bersama-sama mengatasi persoalan kemanusiaan di masa depan.

Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari masyarakat luas dan negara. Mahkamah Konstitusi pernah membuat ”kesalahan” dengan putusan finalnya yang mematikan cikal bakal otonomi perguruan tinggi. Para profesor terbaik bangsa ini sekarang sedang berjuang merumuskan RUU Pendidikan Tinggi. Semoga kesalahan tidak terulang kembali, demi kejayaan Indonesia.

Sulistyowati Irianto Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Sumber: Kompas, May 05, 2012: 12:37 PM

Disalahpahami dan difitnah memang risiko jabatan bagi pejabat tinggi negara. Namun, Endang telah membuktikan bahwa ia tetap bekerja sampai saat-saat terakhir, sebelum akhirnya ia menyerah dan harus meminta cuti sebulan untuk berobat, lalu dipuncaki dengan permohonannya mengundurkan diri. Ini menunjukkan kejujurannya untuk tidak mengangkangi jabatan yang diamanahkan kepada dirinya.

Mentalitas ini masih mengakar kuat dalam sistem sosial masyarakat. Bahkan, telah mengendap kuat dalam cara berpikir dalam memandang sesuatu.

Di dunia pendidikan tinggi, jejak kolonialisme berupa mentalitas inlander itu mewujud dalam internasionalisasi pendidikan tinggi. Saat ini banyak rektor yang terobsesi dengan asingisasi kampusnya. Banyak perguruan tinggi (PT) berlomba mengejar status sebagai world class university. Mereka melakukan modernisasi kampus yang berorientasi ke Barat.

Akibatnya, banyak PT yang mengadopsi kurikulum internasional secara mentah-mentah, tetapi melupakan aspek sosio-historis di mana PT tersebut berada. PT menafikan realitas sekitarnya dan berorientasi pada ”kemajuan” di Barat. Alhasil, banyak PT maju, tetapi kehilangan identitas sosial-kulturalnya, bahkan tercerabut dari realitas sosial sekitarnya.

Banyak PT (negeri ataupun swasta) membuka program internasional yang kedalaman ilmunya masih di tataran permukaan. Belum menyentuh sisi pengembangan ilmu-ilmu yang diinternasionalisasi.

Dalam praktiknya, internasionalisasi hanya dimaknai sekadar penggunaan bahasa asing (Inggris) dalam pengantar kuliah. Selebihnya, asingisasi materi kuliah yang sebenarnya bersumber dari kurikulum nasional sehingga internasionalisasi PT hanya menyentuh permukaan. Lebih parah lagi, proses tersebut menggerus identitas sosial-kultural manusia kampus: rektor, dosen, mahasiswa, dan karyawan.

Semua itu terjadi karena mentalitas inlander yang masih bersemayam di otak para pengelola kampus. Mereka bangga dengan ”internasionalisasi atau asingisasi” di kampusnya. Bagi mereka, internasionalisasi adalah pembaratan. Mereka mengagumi kurikulum pendidikan asing dan menerapkannya di kampus yang dikelolanya. Pengelola kampus yang bangga dengan internasionalisasi atau asingisasi kampusnya itu masih bermental inlander. Mudah terkagum-kagum.

Kapital intelektual

Melakukan internasionalisasi PT tentu tidak dilarang, tetapi juga harus mampu mengembangkan nilai kapital intelektual penghuninya, terutama mahasiswa. Pengembangan intelektual menjadi pijakan penting PT dalam mencerdaskan mahasiswa.

Selain cerdas secara intelektual, juga cerdas secara sosial-kultural. Artinya, intelektualitas mahasiswa berkembang secara global, tetapi bermanfaat praksis di tataran lokal. Para manusia kampus tidak mengalami kegugupan budaya ketika keluar dari PT dan harus berinteraksi dengan masyarakat.

Internasionalisasi semestinya merupakan pengembangan kapital intelektual, bukan pelumpuhan budaya manusia-manusia penghuni kampus. Internasionalisasi harus mendekatkan manusia kampus dengan identitas kulturalnya, bukan pemiskinan intelektual kultural yang berakibat kegagapan budaya ketika manusia kampus kembali ke daerahnya.

Oleh karena itu, kampus perlu melakukan setidaknya dua hal dalam proses internasionalisasinya. Pertama, penambahan nilai kapital intelektual dalam diri manusia kampus.

Kapital intelektual tak semata-mata diukur dari tingginya indeks prestasi kumulatif lulusan kampus. Tak kalah penting adalah pola pikir-pola pikir global yang mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di tataran lokal. Artinya, lulusan kampus tidak jadi intelektual tuna-guna. Ia menjadikan pengetahuan, keahlian, serta idealisme yang diberikan kampus untuk memikirkan secara kritis dan mendalam mengenai masyarakat di sekitar tempatnya melakoni hidup.

Kedua, memberi ruang aktualisasi budaya daerah di kampus. Sebagai tempat pelajar Tanah Air berkumpul, kampus jadi ruang tepat untuk memahami, mendialogkan, serta merajut beragam budaya Nusantara yang unik dan memiliki filosofi makna yang mendalam. Dengan begitu, kampus tidak menjadi ”pembunuh” identitas kultural individu karena mentalitas inlander pengelolanya (baca: rektor) yang terkagum-kagum kepada Barat.

Internasionalisasi seharusnya jadi sarana menambah nilai kapital intelektual penghuninya. Bukan asingisasi yang sekadar jadi pemuja budaya kedangkalan yang hanya menyentuh permukaan (Yudi Latif, 2012). Selain itu, internasionalisasi juga harus semakin menguatkan identitas sosial-kultural mahasiswanya, bukan menjadi pembunuh identitas kultural ataupun pemiskinan intelektual.

Internasionalisasi yang sekadar asingisasi hanya terjadi di kampus yang pengelolanya bermentalitas inlander yang mudah terkagum-kagum kepada Barat dan bangga dengan jurusan-jurusan internasional yang jauh dari realitas sosial sekitar. Namun, tentunya tak semua pengelola kampus bermental inlander.

BONNIE EKO BANI Pegiat Centre for Social and Education Studies (CSES) Solo

Sumber: Kompas, 3 Mei 2012

Namun, ini tak berarti kita dapat berpuas hati. Isu kecurangan dalam ujian nasional (UN) yang selalu diperbincangkan setiap tahun, misalnya, dapat menjadi tolak ukur jalannya keseluruhan sistem pendidikan Indonesia yang masih jauh dari sempurna. Penugasan anggota kepolisian dan penggunaan kamera pemantau guna mengawasi jalannya UN di sekolah-sekolah, suatu hal yang tak pernah terjadi di negara lain, menunjukkan adanya ketidakpercayaan publik akan sistem dan kualitas pendidikan Indonesia.

Empat isu pokok

Sekurang-kurangnya ada empat hal yang bisa diperbaiki guna meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Pertama, berhubungan dengan akses dan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah.

Dalam kaitan ini pemerintah harus dapat menyediakan infrastruktur jalan dan transportasi yang memadai agar anak dapat bersekolah dengan nyaman. Kasus anak-anak di Banten yang harus menantang maut, menyeberangi jembatan yang runtuh di atas arus Sungai Ciberang yang deras agar bisa sekolah, tak boleh lagi terjadi. UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak dan negara dalam hal ini berkewajiban memenuhi hak itu.

Kedua, program pendidikan dasar gratis memang dari segi kuantitas dapat dikatakan berhasil karena angka partisipasi siswa SD hampir mencapai 100 persen, tetapi tidak dari segi kualitas. Badan Pusat Statistik (2010) mencatat, 13 persen siswa SD tidak menyelesaikan pendidikan. UNESCO di Global Monitoring Report 2011 juga melaporkan, 80 persen dari murid kelas IV SD di Indonesia masih memiliki kemampuan membaca di bawah standar internasional.

Ketiga, privatisasi dalam bidang pendidikan—walau diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintah—telah memperlebar jurang pencapaian prestasi antara anak dari keluarga berkecukupan dan anak dari keluarga tak mampu. Salah satu contoh dapat dilihat dari dominasi siswa/siswi dari sekolah swasta yang meraih prestasi di ajang olimpiade ataupun kompetisi bergengsi lain.

Ketimpangan ini dapat terjadi karena sekolah swasta dengan uang sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah negeri mempunyai anggaran lebih besar untuk terus memperbarui infrastruktur dan fasilitasnya. Swasta juga memiliki daya tarik lebih kuat bagi calon guru dengan kompetensi yang tinggi. Selain gaji yang lebih tinggi, lingkungan kerja pun lebih baik.

Keempat, mengacu pada ketiga hal di atas, dapat dipastikan kesetaraan akan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa/siswi di seluruh pelosok Indonesia sulit tercapai. Padahal, pendidikan seyogianya mempersiapkan siapa saja—baik yang terlahir di keluarga kaya maupun miskin—untuk bisa mendapatkan kesejahteraan hidup.

Akan tetapi, tren masyarakat dan dunia kerja yang menekankan pencapaian akademis membuat persekolahan yang bertumpu pada ekonomi pasar secara tidak langsung berperan memperuncing ketidaksetaraan ekonomi-sosial yang ada. Meminjam rumusan Pierre Bourdieu, anak dari keluarga kaya punya tendensi untuk bertahan di piramida sosial atas karena mereka ditunjang budaya keluarga yang sejalan dengan budaya dominan: materi dan jaringan yang tidak dimiliki anak yang terlahir di keluarga miskin.

Walaupun keempat hal di atas masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan Indonesia, bukan berarti hal tersebut tidak dapat dibenahi. Bantuan pendidikan, seperti bantuan operasional sekolah dan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari total APBN/APBD, adalah awal yang baik.

Momen refleksi

Namun, tanpa arah yang jelas, komitmen dan konsistensi dalam penerapannya dari semua pihak, masalah yang dipaparkan di atas tak akan pernah terselesaikan. Pendidikan multikultural yang bertujuan memberikan pendidikan bermutu bagi setiap anak—tanpa melihat latar belakang sosial dan ekonomi—yang berlandaskan pada nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan bisa menjadi solusi yang cocok bagi negara multikultur ini.

Sebagai salah satu generasi muda bangsa, saya berharap pemerintah beserta para pemangku kepentingan pendidikan dapat menggunakan momen Hari Pendidikan Nasional kali ini untuk refleksi diri akan kinerja mereka. Evaluasi yang konstruktif juga perlu dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan yang sistematis. Dengan begitu, impian Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia akan keberhasilannya dalam mencetak generasi muda yang bermutu dan berkarakter baik dapat tercapai.

Tracey Yani Harjatanaya Dewan Pembina Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda

Sumber: Kompas, 2 Mei 2012

Sejak bantuan operasional sekolah (BOS) digulirkan pada 2009, lambat laun pungutan dari orangtua murid dikurangi untuk menuju program pendidikan gratis dalam rangka wajib belajar sembilan tahun.

Pemahaman terhadap kebijakan ini menimbulkan dilema. Masyarakat menuntut layanan pendidikan berkualitas tanpa harus dibebani pembiayaan. Sementara itu, sekolah tak dapat menyelenggarakan pendidikan berkualitas karena besaran dana BOS tak cukup untuk menopang kebutuhan operasionalnya.

Bagi swasta, sekolah gratis hampir mustahil. Selain dana BOS belum memadai, mekanisme penetapan besaran dana satuan pendidikan, perhitungan unit cost, dan analisis komponen pembiayaannya belum tepat.

Pembiayaan pendidikan di swasta, juga sekolah pada umumnya, mencakup: (1) biaya operasi; (2) biaya investasi; dan (3) biaya personal. Biaya operasi pendidikan mencakup gaji/tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan. Bagi sekolah swasta, sumber biaya untuk gaji/tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan selama ini mengandalkan pungutan dari orangtua murid.

Peruntukan BOS
Program sekolah gratis dengan pemberian BOS dimaksudkan agar orangtua murid tidak lagi dibebani biaya operasi. Dalam hal ini terbangun kesan, pemerintah melalui BOS mampu membiayai semua kebutuhan operasional sekolah.

Padahal, dengan besaran dana BOS tahun 2012 Rp 580.000 per siswa per tahun untuk SD dan Rp 710.000 per siswa per tahun untuk SMP, hanya dapat menopang biaya operasi dengan standar minimal berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP). Artinya, besaran dana itu tak cukup untuk membiayai program sekolah yang melampaui standar minimal SNP. Dalam konteks ini, larangan memungut biaya pendidikan sama halnya mempertaruhkan kualitas pendidikan.

Ketentuan pemanfaatan dana BOS untuk gaji/honorarium serta tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan tak boleh lebih dari 20 persen dari jumlah dana yang diterima sekolah mustahil dapat diterapkan di swasta. Jika dana BOS satu-satunya sumber pembiayaan, gaji/honorarium serta tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan jauh dari layak. Jangan heran jika kemudian ada pendidik/tenaga kependidikan menerima honorarium kurang dari Rp 100.000 per bulan.

Jika subkomponen gaji/honorarium serta tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan dikeluarkan dari biaya operasi, membebaskan orangtua murid sekolah swasta dari pungutan masih dimungkinkan. Persoalannya, apakah pemerintah sudah mampu menyediakan anggaran untuk membayar gaji/honorarium serta tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan swasta yang lebih dari 700.000 orang? Ini belum termasuk guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap.

Dalam konteks satuan pendidikan, mekanisme penetapan besaran BOS berdasarkan variabel jumlah siswa kurang tepat. Sekolah yang siswanya lebih banyak menerima dana banyak, sedangkan sekolah yang siswanya sedikit memperoleh dana sedikit. Padahal, pembiayaan satuan pendidikan lebih banyak dipengaruhi oleh basis rombongan belajar. Artinya, dalam satu rombongan belajar biaya operasionalnya relatif sama, baik dengan jumlah murid banyak maupun sedikit.

Pengaturan vs pelarangan
Tampaknya, saat ini yang diperlukan bukan pelarangan memungut biaya dari orangtua murid, melainkan mekanisme dan peruntukannya yang perlu diatur. Pelarangan dapat dilakukan apabila pemerintah mampu mencukupi semua biaya pendidikan yang dibutuhkan satuan pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta, dengan semua komponen pembiayaannya.

Pengaturan pungutan memberi peluang kepada masyarakat berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pemanfaatan dana masyarakat secara optimal. Bukankah dalam hal ini pemerintah telah menetapkan manajemen berbasis sekolah dengan mengedepankan perencanaan pengembangan satuan pendidikan.

Tak kalah penting, dalam hal pengaturan itu harus diberikan jaminan terhadap warga yang kurang beruntung secara ekonomi harus dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Sistem subsidi silang adalah alternatif yang dapat dipilih untuk memberi jaminan kepada mereka.

Ki Sugeng Subagya Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta Yogyakarta

Sumber: Kompas, 19 April 2012