Benahi Manajemen Kebencanaan

Evaluasi Gempa, Justru Terjadi Kemunduran pada Kesiapsiagaan
Sistem penanggulangan bencana di Indonesia menunjukkan kemajuan dari aspek fisik dan infrastruktur. Namun, dari sisi penguatan kapasitas serta kesiapsiagaan lembaga dan masyarakat sebagai tujuan akhir mitigasi bencana, belum banyak kemajuan.

Strategi penanggulangan bencana di Indonesia pun diusulkan dibenahi agar lebih fokus kepada masyarakat. Pendidikan kebencanaan sejak dini juga didorong diterapkan nasional, memperhatikan kekhasan ancaman di setiap daerah. Selain itu, Selain itu, asuransi bencana juga bisa diusulkan sebagai alternatif solusi. Demikian rangkuman wawancara dengan para peneliti dan pelaku mitigasi kebencanaan, Selasa (14/6).

Asuransi Bencana
Ahli tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Abdul Muhari, mengatakan, persoalan bangunan tahan gempa sebenarnya juga terkait dengan ketiadaan regulasi untuk mendorong penerapan SNI 1726-2012 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan Tahan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung.

”Seharusnya sewaktu mengusulkan desain bangunan dalam pengurusan IMB harus ada persyaratan struktur bangunan tahan gempa dan harus ada pengawasan melekat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, khususnya perumahan sederhana dan rumah sederhana sekali,” katanya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengarusutamakan SNI 1726-2012 ini adalah meniru upaya persuasif yang dilakukan Jepang untuk memindahkan penduduk dari kawasan rawan tsunami.

”Setelah tsunami Tohoku 2011, masyarakat yang sukarela pindah ke kawasan yang ditentukan, maka pemerintah akan menyubsidi asuransi bencana untuk bangunan yang baru, sedangkan untuk masyarakat yang bertahan di kawasan rawan tsunami tidak akan diberikan subsidi,” ujarnya.

Untuk kasus Indonesia, jika masyarakat yang mengajukan IMB tersebut sudah mengadopsi kriteria bangunan tahan gempa sesuai SNI,pemerintah bisa memberikan insentif berupa asuransi bangunan tersebut terhadap bencana, baik itu gempa atau kebakaran. Dengan demikian, secara bertahap diharapkan masyarakat akan berpikir untuk menyesuaikan desain bangunan sesuai kriteria SNI 1726-2012.

Muhari menambahkan, pemerintah, dalam hal ini BNPB, sudah harus berpikir untuk skema risk transfer,yakni menyalurkan potensi risiko bencana khususnya kerugian ekonomi ke pihak ketiga, yang dalam hal ini asuransi. ”Namun, pemerintah wajib mendirikan suatu holding reasuransi untuk mendorong pihak swasta membuat produk asuransi bencana,” ujarnya.

Menurut Muhari, Jepang sudah mendirikan Japan Earthquake Reassurance sejak tahun 1966 dan sudah direvisi sesuai kondisi dan pengalaman gempa dari tahun ke tahun. Indonesia juga sudah harus memiliki lembaga serupa supaya di masa depan kerugian akibat bencana tidak melulu ditanggung pemerintah, tetapi ditanggung bersama-sama dengan masyarakat dan pihak swasta sebagaimana diamanatkan oleh UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

(AIK)
Pemerhati pengurangan risiko bencana dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Irina Rafliana, mengatakan, aspek sosial budaya masih cenderung diabaikan dalam manajemen bencana. Akibatnya, beberapa proyek justru tak tepat sasaran.

Pihak lembaga penanggulangan bencana, kata dia, sering mewacanakan kebutuhan membangun seribu lebih sirene tsunami untuk meningkatkan kewaspadaan. ”Padahal, problemnya ketidakpercayaan masyarakat terkait sistem sirene, termasuk bunyi yang belum standar sehingga membingungkan,” kata Irina.

Beberapa proyek fisik lain, seperti bangunan perlindungan tsunami (shelter), di sejumlah pesisir juga diragukan efektivitasnya. Kaji cepat LIPI dan sejumlah lembaga terhadap sistem peringatan dini tsunami pada gempa Aceh, 11 April 2012, sedikit masyarakat memanfaatkan itu.

Banyak warga tak percaya pelindung tsunami kuat menahan gelombang tsunami. Banyak yang memilih evakuasi dengan kendaraan dan membuat macet.

Temuan lain, kegagalan sistem dalam mengeluarkan peringatan dini, salah satunya karena PLN mematikan listrik setelah gempa. Itu masih ditambah lemahnya pemahaman masyarakat pada sistem peringatan dini.

”Sayang, hasil kajian kami tak dipakai memperbaiki sistem saat itu,” ujar Eko Yulianto, peneliti LIPI, pemimpin kajian itu.

Terkait dengan bangunan penyelamat tsunami, peneliti tsunami pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko, mengatakan, ”Seharusnya ada evaluasi masterplan tsunami, termasuk efektivitas shelter ini. Audit kemanfaatan teknologi terkait mitigasi bencana bisa dilakukan. Juga dari aspek teknisnya terkait lokasi dan desain shelter itu.”

Persoalan sama
Sejumlah persoalan, sebagian masih sama, kembali terjadi saat gempa kuat melanda Samudra Hindia, 2 Maret 2016. Kota Padang macet karena masyarakat mengevakuasi diri dengan kendaraan. Sebagian sirene dibunyikan, lainnya tidak. Masih tertolong, dua kali gempa, 2012 dan 2016, tidak memicu tsunami.

Saat ini, tim gabungan sejumlah lembaga melakukan kaji cepat mengevaluasi sistem dan rantai peringatan dini terkait gempa 2 Maret 2016. Saat ini, kajian memasuki tahap akhir.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengakui, dari evaluasi gempa 2 Maret 2016 justru menunjukkan kemunduran pada aspek kesiapsiagaan. ”Perlu solusi bersama,” katanya.

Rencana induk pengurangan risiko bencana tsunami, kata dia, terus dievaluasi sesuai perkembangan dan masukan terkini. ”Dari masukan para ahli, pengalaman gempa 2 Maret lalu, dan masukan BPBD, serta pemantauan dan evaluasi 2013-2015, masterplan saat ini tengah direvisi. Pasti kami akan masukkan kaji cepat beberapa lembaga,” ujarnya.

Bangunan tahan gempa
Terkait konstruksi bangunan rakyat di Indonesia, ibarat bom waktu, mengingat tidak adanya mekanisme evaluasi terhadap daya tahan terhadap gempa. Gempa M 6,5 di Sumatera Barat pada 2 Juni yang menyebabkan 1.955 rumah warga rusak adalah potret buruknya mutu konstruksi.

Dari Bantul, Yogyakarta, tukang dan mandor bangunan, Ismawan, mengeluhkan respons masyarakat yang tak lagi tertarik membangun rumah tahan gempa. ”Jika saya tawarkan sistem barrataga (bangunan tahan gempa), banyak yang menolak. Mereka maunya bangunan biasa dan membandingkan dengan tukang lain yang lebih murah,” ujarnya.

Ahli konstruksi bangunan dari Universitas Islam Indonesia yang juga anggota Dewan Pengarah BNPB, Sarwidi, mengatakan, persoalan budaya jadi tantangan besar menerapkan standar bangunan tahan gempa.

Terkait anggaran kebencanaan nasional, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, dana cadangan penanggulangan bencana alam tahun 2016 sekitar Rp 4 triliun. Anggaran di bawah bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

Penggunaannya, kata Askolani, hanya jika ada usulan penggunaan oleh BNPB. Sejauh ini, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan Rp 500 miliar ke BNPB. (AIK/LAS)
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 Juni 2016, di halaman 14 dengan judul “Benahi Manajemen Kebencanaan”.