Di tengah karut-marut transportasi publik di Jakarta, Uber, Grabbike, dan Go-Jek hadir memberikan kesegaran. Layanan itu diterima masyarakat yang mendambakan layanan transportasi yang nyaman dan murah.
Senin (6/7) kemarin, misalnya, Go-Jek merayakan tercapainya pesanan ke-1 juta kalinya. Namun, kehadiran layanan transportasi mengusik para pemain lama bisnis transportasi di seputar Jakarta. Sopir Uber dikejar dan ditangkap. Sementara di sejumlah gang, tukang ojek memasang spanduk penolakan kehadiran Go-Jek.
Kontroversi dan penolakan Uber, Go-Jek, atau aplikasi layanan sejenis adalah reaksi wajar dari inovasi yang mendobrak tatanan lama. Pakar pemasaran digital Anthony Liem mengatakan, kemajuan teknologi dan perkembangan penggunaan gawai menumbuhkan inovasi di semua bidang, termasuk transportasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Uber dan Go-Jek memanfaatkan pertumbuhan pengguna gawai dengan inovasi on-demand mobile services untuk layanan transportasi perkotaan. Namun, ujar Liem, inovasi yang disruptive atau mendobrak kemapanan itu rupanya mengusik “pemain lama”, dalam hal ini pengusaha taksi atau dalam kasus Go-Jek, tukang ojek pangkalan.
Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) dan Dishub DKI berpendapat, operasional Uber di Jakarta merusak aturan yang ada. Disebutkan, setidaknya ada tiga aturan yang dilanggar, yakni UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU Perseroan, dan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
Ketua Organda DKI Jakarta ?Shafruhan Sinungan membantah, penolakan terhadap Uber adalah karena persaingan bisnis. “Lebih jauh lagi, ini masalah kewibawaan pemerintah,” katanya.
Namun, Shafruhan mengakui, dari sisi bisnis Uber mendapatkan keuntungan tidak fair. Ia mencontohkan keuntungan tidak fair itu antara lain Uber tidak perlu berinvestasi membangun pul dan mempekerjakan sopir, kir. “Mereka bisa bebas menetapkan tarif. Sementara kami harus mengikuti tarif yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
International Expansion of Uber Joshua Ho membantah Uber menabrak aturan di Indonesia. Ia menjamin, Uber selalu menaati peraturan yang ada, termasuk membayar pajak. “Kami telah beroperasi di 315 kota di dunia, dan kami selalu mengikuti aturan. Tidak ada alasan untuk menabrak aturan di Jakarta,” katanya.
Belum ada aturan
Kehadiran Go-Jek juga menimbulkan kontroversi meski pemerintah terkesan menyambutnya. Padahal, motor tidak dikategorikan sebagai angkutan umum dan belum ada pengaturannya. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata mengatakan, pihaknya belum mengeluarkan aturan apa pun terkait keberadaan ojek.
“Kalau mengacu pada syarat keselamatan, sepeda motor memiliki tingkat kestabilan yang rendah. Tetapi, kami sekarang belum bisa mengatur ataupun melarang ojek. Kami akan memacu peningkatan kualitas angkutan umum,” ucapnya, Senin.
Kekhawatiran lain adalah karena motor dipandang bukan sebagai moda angkutan yang aman. Berdasar data di Polda Metro Jaya, kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebagian besar melibatkan sepeda motor. Pada 2014, dari 9.002 angka kecelakaan, 5.036 dialami sepeda motor atau mencapai 55,9 persen dari total kecelakaan.
Namun, pendiri Go-Jek Nadiem Makarim membantah bahwa motor tidak lebih aman dibandingkan dengan angkutan lain. Ia memiliki pendapat sendiri mengenai angkutan motor. Bahkan, Go-Jek, menurut dia, memiliki catatan keamanan yang sangat baik. “Selama Go-Jek berdiri, hanya ada dua kali kecelakaan, itu pun tidak parah,” kata Nadiem.
Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, Nadiem menyebut sopir Go-Jek sudah mendapatkan pelatihan keamanan berkendara. Selain itu, Go-Jek juga mengasuransikan sopir dan penumpangnya.
Nadiem menyebut, jumlah ojek di Jakarta saat ini mencapai 70.000-80.000 orang. Terkait sejumlah penolakan, ia menyebutkan, Go-Jek bukan pesaing dari tukang ojek tradisional. Ia mengajak para tukang ojek untuk bergabung bersama Go-Jek. Saat ini, setidaknya sudah 10.000 tukang ojek bergabung ke Go-Jek.
Rencana induk transportasi
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Ellen Tangkudung mengatakan, aplikasi ojek yang berkembang saat ini seharusnya menjadi solusi antara. “Perlu ada rencana induk transportasi (RIT) yang dikaitkan dengan teknologi informasi (TI). RIT sudah ada, tetapi belum terkoneksi dengan TI,” ucapnya.
Ellen mengatakan, teknologi informasi di bidang transportasi ini sangat membantu pengguna, terlebih di kota besar yang memiliki jaringan infrastruktur teknologi informasi lebih baik. Penyandang disabilitas, menurut Ellen, juga terbantu dengan aplikasi pemesanan ojek via telepon pintar ini.
Penggunaan aplikasi untuk angkutan umum, menurut Ellen, harus didorong agar bisa mengintegrasikan seluruh moda transportasi. Jangan sampai pemangku kebijakan terlena dengan keberadaan aplikasi saat ini dan tidak mengembangkan aplikasi untuk tujuan yang lebih luas. Bila aplikasi bisa diterapkan masif, pengguna angkutan umum bisa lebih banyak.
Permasalahan Uber atau Go-Jek ini bukan sekadar gojekan atau main-main. Pemecahaannya perlu dipikirkan serius.(ART/MKN/RAY)
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 Juli 2015, di halaman 27 dengan judul “Solusi Antara yang Bisa Mempercepat Integrasi Antarmoda Angkutan Umum”.
